POLEWALI RADAR SULBAR — Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Polewali Mandar mengabulkan sebagian permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 dari Partai Perindo Polman atas keputusan KPU Polman terkait penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), 3 November 2023.
Dalam sidang pembacaan putusan adjudikasi yang dibacakan secara bergantian lima anggota Bawaslu Polman yakni Rahmaniah, Herianto, Usman Sahamma, Adi Sutriono dan Rahmania.
Putusan majelis adjudikasi Bawaslu Polman memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kemudian membatalkan keputusan KPU Polman nomor 60 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Polman Pemilu 2024. Memerintahkan termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan calon atas nama Aco Jabbar. Kemudian memerintahkan termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen perbaikan yang diajukan oleh pemohon.
Selanjutnya memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan KPU Polman tentang DPT anggota DPRD Polman dalam Pemilu 2024 sesuai hasil verifikasi administrasi perbaikan. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan keputusan ini paling lambat tiga hari kerja sejak keputusan ini dibacakan.
Sebelum majelis adjudikasi membacakan putusannya ada beberapa alasan disampaikan diantaranya fakta persidangan, alat bukti dan dalil dalil pemohon dan termohon mengendai permasalan tindakan termohon yang tak menetapkan Aco Jabbar dalam DCT yang sebelumnya ditetapkan dalam DCS. Tindakan termohon yang tak memberikan ruang bagi Aco Jabbar untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT yang dimohonkan oleh pemohon. Majelis adjudikasi berpendapat terhadap dalil dalil a quo dapat dibuktikan sebagian dan bermasalah hukum.
“Berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum, maka permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. Sehingga dalam eksepsi menolak termohon dalam pokok permohonan dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” beber Ketua Majelis Adjudikasi Bawaslu Polman Rahmaniah.
Menanggapi putusan ini, Ketua KPU Polman Rudianto mengaku pada prinsipnya menerima putusan majelis adjudikasi dan akan melaksanakan putusan tersebut.
“Kami menerima apa yang putuskan majelis adjudikasi untuk dilaksanakan. Kami tak akan melayangkan peninjauan kembali putusan ke Bawaslu RI maupun PTUN. Sesuai putusan majelis adjudikasi akan diberikan kesempatan kepada pemohon atau Bacaleg Perindo Aco Jabbar untuk melengkapi syarat administrasi berkas. Pada intinya kami akan plenokan kembali apakah memenuhi syarat atau tidak,” tandasnya.
Sementara Sekretaris DPC Perindo Polman, Arham Amin mengaku senang atas putusan majelis adjudikasi walaupun hanya mengabulkan sebagian permohonannya. Putusan sidang adjudikasi pihaknya mengapresiasi karena memberikan kesempatan kepada salah satu Bacaleg Perindo di Dapil Polman III, Aco Jabbar untuk melengkapi persyaratan yang kurang.
“Kami diberi kesempatan dalam waktu tiga hari kerja untuk melengkapi persyaratan administrasi sehingga nantinya bisa ditetapkan memenuhi syarat untuk masuk dalam DCT. Salah satu syarat yang tidak dipenuhi karena tidak melampirkan keterangan pernah terpidana dari Pengadilan Tipikor Mamuju. Bacaleg kami hanya memasukkan keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Polewali, saat verifikasi persyarakat berkas DCS tak ada masalah nanti detik detik terakhir menjelang penetapan DCT baru dipermasalahkan,” tambahnya. (mkb/jaf)
