POLEWALI RADAR SULBAR — – Kantor Pertanahan (Kantah) Polewali Mandar saat ini tengah fokus melakukan percepatan tujuh layanan yang menjadi prioritas, yakni pengecekan sertifikat, kegiatan pelayanan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT).
Selanjutnya pelayanan hak tanggungan berbasis elektronik, kemudian pelayanan roya manual dan roya elektronik, pelayanan peralihan hak, serta pendaftaran SK hak. Lalu pelayanan perubahan hak guna bangunan/hak pengelolaan (HGB/HPL) menjadi hak milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.
Kepala Kantor Pertanahan Polman, Syaifuddin saat mengelar jumpa pers dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2023 di Pantai Bahari Polewali, Jumat 8 September mengatakan tujuh prioritas layanan telah dicanangkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beberapa bulan lalu.
Jangka waktu penyelesaian jenis layanan pengecekan sertifikat satu hari kerja, SKPT satu hari kerja, hak tanggungan berbasis eletronik paling lama tujuh hari. Sedangkan untuk roya elektronik satu hari, roya manual paling lama tiga hari. Selanjutnya layanan peralihan hak paling lama lima hari, pendaftaran SK hak paling lama lima hari dan pelayanan perubahan hak guna bangunan/hak pengelolaan (HGB/HPL) menjadi hak milik (HM) lima hari kerja.
“Tujuh layanan prioritas Kantor Pertanahan ini masing masing ada batas waktu penyelesainnya. Ini sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Layanan pertanahan prioritas ini di jalankan sistematis, efektif, efisien, dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas layanannya pertanahan di Polman,” terang Syaifuddin.
Syaifuddin juga mengungkapkan kegiatan prioritas yang dilakukan Kantor Pertanahan Polman tahun 2023. Diantaranya Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL), Redistrubusi Tanah Pertanian, pensertifikatan tanah melalui lintas sektor dengan bekerjasama dinas terkait.
Tahun 2023 ini, dalam program persertifikatan tanah melalui lintas sektor pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perikanan Polman dan Kementerian Agama. Khusus bidang perikanan pihaknya menyasara pensertifikatan tanah milik nelayan dan budidaya ikan. Sementara kerjasama dengan Kemenag Polman untuk pensertifikatan tanah wakaf.
“Selain itu kami juga melakukan pensertifikatan tanah barang milik negara. Semua aset pemerintah dan instansi termasuk dalam kegiatan ini bekerjasama dinas terkait,” beber Syaifuddin.
Selain itu Ia mengungkapkan target program PTSL tahun 2023 di Kabupaten Polman mencapai 1.800 bidang tanah yang harus disertifikatkan. Kegiatan PTSL ini menyasar 14 lokasi tersebar pada 14 desa dan kelurahan. Diantaranya Desa Bondra, Kurma, Rumpa, Bonne-Bonne, Parappe, Dakka, Rea, Bakka-Bakka, Sugiwaras, Sidodadi, Bumi Mulyo, Sidorejo dan Banua Baru.
Sementara kegiatan redistribusi tanah tahun ini Kantah Polman ditargetkan menyelesaikan pensertifikatan tanah sebanyak 1.150 bidang tanah. Lokasinya berada pada 11 desa dan kelurahan. Diantaranya di Sepakbatu, Batulaya, Mammi, Batupanga, Batupanga Daala, Gattungan, Matakali, Tonrolima, Duampanua, Rangoan, Tapua dan Ambopadang.
“Kemudian kegiatan lintas sektor tersebar pada 23 desa dan keluarahan dengan target penerbitan sertifikat sebanyak 225 bidang tanah. Kemudian kegiatan sebenarnya adalah sangat terkait dengan Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai Bupati Polman. Gugus tugas reforma agraria ini diharapkan dapat menyelesaikan pensertifikatan tanah dan penataan akses untuk pemberdayaan kepada masyarakat,” bebernya. (mkb/jaf)
