3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Demokrat: Ada Kemunduran Demokrasi

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai upacara memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11). --Foto: Muhamad Ridwan/Jawa Pos--

JAKARTA, RADARSULBAR – Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memasuki tiga tahun masa kepemimpinan. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap rezim Jokowi-Ma’ruf tersebut.

Menurut Herzaky, kondisi ekonomi Indonesia kini semakin berat. Karena itu, Herzaky menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan untuk menunda proyek-proyek berbiaya besar untuk kebaikan rakyat.

“Pertama, pemerintah mesti punya fokus dan prioritas yang jelas. Anggaran terbatas, ekonomi sedang berat, rakyat banyak menjerit, karena harga kebutuhan pokok melambung, tapi penghasilan tak kunjung bertambah. Lebih baik pemerintah fokus pada program pembangunan yang berdampak langsung kepada rakyat, tunda dulu proyek-proyek yang memakan banyak anggaran, tetapi tak bermanfaat,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Selain itu, Herzaky menyinggung soal demokrasi di Indonesia. Dia menilai, terdapat kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi,” ungkap Herzaky.

Herzaky juga menyinggung terkait keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dia menyebut ruang publik saat ini disesaki oleh berita skandal di kalangan penegak hukum, dan aparat negara, baik di media massa, maupun di media sosial.

“Seperti yang disampaikan Ketum AHY, hukum dijalankan terkesan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Padahal, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah ‘obstruction of justice’ atau menghalangi penegakkan hukum,” beber Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky mengingatkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang tersisa dua tahun lagi untuk bisa memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia. Dia menginginkan Pemerintah menghadirkan penegakkan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

“Waktu tinggal dua tahun. Harapannya, penegakkan hukum dan keadilan, benar-benar bisa terwujud di negeri ini. Semoga ada keseriusan Pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum dan menjamin tegaknya keadilan di negeri ini untuk semua,” demikian Herzaky menandaskan. (jpg)

  • Bagikan