POLEWALI, RADAR SULBAR — Setelah Pemkab Polewali Mandar (Polman) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, 30 November lalu. Kini giliran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Pemkab Polman meneken persetujuan NPHD anggaran pengawasan Pilkada.
Pemkab Polman akan mengelontorkan anggaran sebesar Rp 11 miliar kepada Bawaslu Polman untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Polman tahun 2024.
Penandatangan NPHD pengawasan Pilkada Polman dilakukan Bupati Andi Ibrahim Masdar dengan Ketua Bawaslu Polman Herianto. Penandatangan NPHD ini disaksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman Mukim Tohir dan Kepala Sekertariat Bawaslu Polman Syariat Tajuddin, Jumat 8 Desember lalu.
Ketua Bawaslu Polman Harianto menyampaikan, pihaknya sudah melakukan penandatanganan NPHD dengan Pemkab Polman nilainya mencapai Rp 11 miliar dari Rp 16 miliar yang awalnya diusulkan Bawaslu.
“Kita usul Rp. 16 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 13 miliar. Tetapi setelah dilakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Polman maka disepakati anggaran pengawasan Pilkada Polman menjadi Rp 11 miliar,” terang Harianto, Senin 11 Desember.
Lanjutnya, dalam anggaran pengawasan Pilkada yang paling banyak menyerap dana dari total Rp. 11 miliar ini adalah honorarium badan adhoc sebesar Rp 8,2 miliar. Sisanya digunakan untuk operasional Bawaslu Polman.
Ia juga menyampaikan sebelum penandatangan NPHD, Bawaslu sudah melakukan diskusi dengan BKAD Polman membahas anggaran ini. Sehingga akhirnya disepakati diangka Rp 11 miliar sudah dianggap cukup untuk membiayai pengawasan Pilkada Polman.
Terpisah Kepala BPKD Polman, Mukim Tohir membenarkan telah terjadi kesepatakan antara Bawaslu Polman terkait besaran NPHD pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp 11 miliar lebih. Sebelumnya Pemkab Polman juga telah menyetujui anggaran pelaksanaan Pilkada Polman kepada KPU sebesar Rp 39 miliar.
Lanjutnya, anggaran yang disetujui antara KPU dan Bawaslu adalah hasil kerja keras TPAD dengan KPU dan Bawaslu dalam merumuskan anggaran Pilkada 2024. Pembahasan anggaran Pilkada ini menelan waktu lama karena dilakukan dengan sangat teliti. (mkb/jaf)
