MAJENE, RADARSULBAR.CO.ID — Anggaran untuk mendukung program data desa presesi di Kabupaten Majene terancam tidak ada.
Sebelumnya Pemkab Majene melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menganggarkan dana sharing untuk menunjang program data desa presisi tetapi anggaran tersebut terkena refocusing atau pengurangan.
Kepala Dinas PMD Majene Sudirman mengatakan, dana dasa presesi itu sharing tiga yaitu anggaran provinsi, kabupaten, dan desa.
“Kabupaten Majene sudah menyiapkan dana sekira Rp 400 juta. Setelah pak sekretaris PMD bolak balik menghadap bagian keuangan, tetapi kita tak bersemangat mendapat informasi dana tersebut di refocusing. Penyebabnya PAD mengalami pengurangan sehingga berimbas ke sejumlah program OPD,” ujar Sudirman.
Kata dia, setalah dana itu direfocusing masuklah itu salah satu poin bahwa dana desa presesi kena penghapusan.
“Kami ditarget harus mengurangi anggaran di Dinas PMD sebesar Rp 816 juta. Sehingga dana Rp 400 juta untuk desa presisi dan Pilkades Rp 300 juta, sekarang sudah tidak ada karena sudah di rekofusing,” ungkapnya.
Dana desa presesi ini sudah tidak ada olehnya itu PMD selalu berkoordinasi dengan Sekkab Majene agar dana presisi dipertahankan karena tentu akan ada penilaian gubernur.
Sekarang dana yang dikelola PMD saat ini kurang lebih Rp 100 juta. “Jadi Pilkades sudah ditunda hingga tahun 2025,” ungkapnya. (r2/mkb)
