MAMUJU, RADAR SULBAR — Tahun ini, Sulbar bakal ikut kecipratan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari Pemerintah Pusat.
Hal itu berdasarkan perintah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Adanya DBH tersebut, kata Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang, tentu menjadi spirit dan vitamin bagi daerah penghasil sawit.
“Terlebih, selama ini kita tidak menikmati DBH tersebut. Sehingga kami minta Pemprov Sulbar merancang program bagi daerah penghasil. Yaitu Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan sebagian Mamuju,” sebut Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Sulbar itu.
Hatta berharap, DBH itu digunakan untuk kegiatan yang punya dampak bagi petani sawit. Utamanya, pengadaan pupuk dan bibit sawit serta perbaikan infrastruktur lahan kelapa sawit petani.
Ketiga poin tersebut dinilai sangat berdampak langsung bagi petani, sehingga benar dan pasti akan dirasakan hasil DBH.
“Dana transfer DBH sawit akan masuk batang tubuh APBD Sulbar tahun 2023. Tentunya hal ini akan terkonfirmasi dalam APBD Perubahan 2023,” tegasnya.
Ia mengingatkan hal ini agar DBH sawit tersebut benar-benar dinikmati secara langsung oleh para petani sawit di Sulbar.
“Konsep program kegiataan harus riil dan tidak abstrak atas 3 poin masalah persawitan” imbuh Hatta.
Total DBH sawit yang diputuskan Menteri Keuangan untuk tahun ini sebesar Rp 3,4 triliun yang akan dibagikan ke daerah-daerah di Indonesia.
“Bagi kami, hal ini masih kecil dibanding nilai pajak ekspor CPO dan produksi ton CPO. Tapi setidaknya hal ini sudah menjawab apa yang menjadi teriakan daerah daerah penghasil sawit,” pungkasnya. (rls/dir)
