POLEWALI, RADAR SULBAR — Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Polewali Mandar geruduk Kantor Bupati Polman, Senin 5 September 2022.
Bahkan aksi demo ini diwarnai kericuan karena mahasiswa terlibat aksi saling di depan Kantor Bupati Polman.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Polman terlibat saling dorong dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengakibatkan gerbang utama kantor bupati rusak.
HMI Polman memaksa masuk ke dalam Kantor Bupati Polman untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Namun aksi ini dihalangi sehingga saling dorong tak terhindarkan.
Beruntung petugas Polres Polman yang diterjunkan melakukan pengawalan berhasil membuat situasi kembali kondusif. Massa pun kembali menyampaikan orasi sembari terus membakar ban bekas dengan menutup jalan Manunggal depan kantor Bupati Polman.
Ketua HMI Polman Muhammad Ridwan menyampaikan pihaknya sangat menyangkan karena ini adalah hari pertama berkantor di pekan ini tapi sama sekali tidak ada pejabat yang menemui mereka, baik bupati maupun perwakilannya.
“Kami akan terus melakukan konsolidasi di Polman jika kemudian tidak ada respon dari pemerintah pusat dan daerah,” jelas Muhammad Ridwan.
Selain soal menolak kenaikan harga BBM, HMI Polman juga menolak kenaikan tarif dasar listrik, meminta agar mafia migas diberantas, dan reformasi dan evaluasi kinerja Polri.
HMI juga menyuarakan isu lokal diantarnya mempertanyakan transparasi pajak penerangan jalan dan fungsi lampu jalan. Termasuk relokasi dan rasionalisasi RAPBD tahun 2023 untuk sektor prioritas, pemerataan infrastruktur untuk masyarakat tetpencil, kesejahteraan SDM kesehatan, jaminan kesehatan yang merata, lindungi nasib petani dan nelayan, sediakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Selain itu Pemkab Polman juga diminta dapat menekan angka kemiskinan dan stunting.
Sementara itu di DPRD Polman pada waktu bersamaan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman juga menggelar aksi penolakan kenaikan BBM. Aspirasi ini diterima oleh Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud, Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin, Kapolres Polman AKBP Agung Budi Leksono dan anggota dewan lainnya.
Koordinator lapangan PMII Polman, Ade Wijaya menyampaikan dampak kenaikan harga BBM juga tentunya mempengaruhi berbagai macam profesi seperti petani, nelayan, supir, Ojek dan berbagai profesi lainnya.
Kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan juga terancam mengalami kenaikan harga karena sejatinya dalam produksi dan distribusinya sangat membutuhkan BBM bersubsidi.
Jika seperti ini, maka Slogan HUT RI ke 77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat sangat sulit untuk terealisasi. Karena sejatinya slogan hanya slogan, tapi tidak dibarengi bukti nyata.
Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud saat menerima aksi menyampaikan, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat.
“Kita tindaklanjuti dan akan mengirim surat apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Ini sudah ketiga kalinya datang menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan BBM dan keputusan ada di pusat,” jelasnya.
Secara pribadi sebagai wakil rakyat kata Jupri jika turun ke masyarakat mendengarkan, melihat dampak kenaikan BBM sangat dirasakan. Dua tahun masyarakat merasakan dampak Covid-19 dan ini dapat dilihat langsung. Terkait aspirasi ini pihaknya akan sampaikan ke pemerintah pusat. (arf/mkb)
