MAMUJU, RADARSULBAR — Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Sulbar, mendaftar sebagai lembaga pemantau Pemilu 2024.
Berkas pendaftaran tersebut telah diserahkan oleh Ketua Netfid Sulbar, Imat Totori, kepada Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, di Ruang Media Center Kantor Bawaslu Sulbar, Kamis 1 September 2022.
“Netfid adalah lembaga pemantau pertama yang mendaftar secara resmi ke Bawaslu Sulbar. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa pemantau Pemilu diakreditasi oleh Bawaslu,” kata Sulfan.
Sulfan mengungkapkan, Netfid telah terdaftar sebagai lembaga pemantau pemilu di Bawaslu RI, sehingga Netfid Sulbar hanya perlu menyerahakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dan daftar nama anggota Netfid Sulbar.
“Tentunya nanti kami akan buatkan ID Card kepada anggota Netfid Sulbar dan akan mereka gunakan ketika melakukan tugas pemantauan. Kemudian ada juga sertifikat yang akan kami berikan kepada lembaga dan anggotanya,” papar Sulfan.
Ia berharap, penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terlaksana lebih baik dengan adanya pemantau. Meskipun kedepannya tantangan integritas akan semakin berat. Oleh karena itu, Netfid Sulbar diharapkan hadir memberikan kontribusi yang positif dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Konsekuensi logis dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di 2024, salah satunya adalah kemungkinan pelanggaran Pemilu semakin banyak. Olehnya, Netfid kami harapkan bisa berkontribusi dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilu, nanti,” harap Sulfan.
Ketua Netfid Sulbar, Imat Totori menjelaskan, saat ini Netfid Sulbar menyiapkan 36 orang anggota yang akan bertugas menjadi pemantau Pemilu, di enam kabupaten di Sulbar.
Menurutnya, Netfid akan berperan aktif memantau seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pendaftaran ini menjadi langkah awal kami untuk mengawal jalannya proses tahapan Pemilu ke depan,” kata Imat.
Setelah menyerahkan SK Keanggotaan dan daftar nama anggota ke Bawaslu Sulbar, Imat mengaku akan melakukan koordinasi ke Bawaslu di setiap kabupaten, untuk memaksimalkan proses pemantauan.
“Kami sudah bagi anggota ke setiap kabupaten dan setelah ini kami akan melanjutkan koordinasi di Bawaslu kabupaten,” tandas Imat. (rzk/jsm)
