MAMUJU, RADAR SULBAR – Inflasi Sulbar di angka 5,32 persen, menjadi tertinggi di antara daerah di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Angka itu juga lebih tinggi dibandingkan rentang target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni 2,00-4,00 persen.
Ada kekhawatiran bahwa tingkat inflasi tersebut akan terus merangkak naik. Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar, bahkan memperkirakan inflasi di Sulbar berada di angka 5,40 persen di akhir tahun ini.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, telah memetakan empat faktor penyebab inflasi, utamanya di sektor pangan. Seperti produksi bahan pangan masih menggunakan cara tradisional, jumlah hasil panen belum optimal, distribusi bahan pangan belum optimal dan tidak tepat sasaran dan harga bahan pangan masih tinggi.
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, tahun ini dunia menghadapi krisis pangan. Sehingga untuk mengatasi persoalan inflasi pangan diperlukan keberanian melakukan hal-hal yang lebih riil. Terpenting adalah melakukan komunikasi efektif antar OPD, antar kabupaten dan stakeholder lainnya.
“Inflasi itu bisa kita hadapi dengan melakukan hal hal riil saja, misalnya penanaman jagung, bawang merah cabai merah, cabe rawit,” kata Akmal, dalam High Level Meeting TPID, di Desa Tondok Bakaru, Mamasa, Senin 22 Agustus.
Menurutnya, penanaman serentak komoditas pangan adalah cara terbaik menekan inflasi, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, pada Rakornas Inflasi belum lama ini.
“Saya harap TPID dan seluruh stakeholder memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar, Hermanto mengaku, Presiden RI Joko Widodo telah mengarahkan TPID agar mengidentifikasi setiap permasalahan melalui pemanfaatan makro dan mikro, memperluas kerja sama antar daerah, mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dan mempercepat penyerapan APBD.
“Selama tiga tahun terakhir inflasi kita rendah, sekarang (tahun ini) naik lagi sebanyak 5,32 persen. Kalau inflasi kita sepeti ini, itu berarti ada selisih 3 persen dari pertumbuhan ekonomi kita yang ada di angka 2,13 persen,” jelas Hermanto.
Menurutnya, tidak mudah menurunkan tingkat inflasi dalam waktu dekat. Olehnya, ia telah menyusun rekomendasi yang mesti dijalankan bersama. Seperti pemetaan wilayah potensial dan perluasan program pada komoditas pangan, menginisiasi program pembagian bibit pangan, memfasilitasi business matching antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dan memberikan subsidi transportasi komoditas.
“Bagaimana kita memperbanyak produksi di Sulbar. Kalau tidak mampu, kita impor dari daerah lain. Bagaimana juha kita usulkan agar ads penguatan kerja sama antar daerah,” jelasnya.
Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengaku, telah menjalankan berbagai program dalam menekan inflasi di daerahnya. Seperti memastikan ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi dan meningkatkan komunikasi antar daerah.
“Di sini ada cabai dan bawang merah yang melonjak, serta gas elpiji. Saya kira pertemuan hari ini adalah untuk mencari solusi,” bebernya.
Asisten II Pemkab Mamuju, Khatmah Ahmad menerangkan, meski Mamuju memiliki produksi pangan tersendiri, namun hal itu tidak bisa menutupi kebutuhan. Sehingga mesti impor dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
“Kita tidak mampu memenuhi cabai merah, rawit, bawang merah, meski lahan kita banyak. Kita masih impor dari Enrekang, kalau daging kita dari Sidrap. Kita punya tapi tak bisa memenuhi,” jelasnya.
Hal tersebut, kata dia, mungkin sama dialami dengan semua kabupaten di Sulbar. Termasuk bagaimana tingginya harga BBM dan sebagainya.
Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi menerangkan, percepatan serapan anggaran di Pemprov Sulbar juga berperan dalam menurunkan tingkat inflasi.
“Ketika anggaran daerah tersedia dengan baik, perekonomian tumbuh di situ. Termasuk juga bahwa pemerintah harus hadir dalam menyediakan bibit dan pupuk. Apalagi, di Sulbar banyak masyarakat bergantung pada pertanian,” tuturnya. (ajs)
