MAMUJU, RADAR SULBAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar menggelar workshop konsolidasi pelembagaan dan pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi (DDKP) di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa 5 September 2023.
Kegiatan ini bertujuan untuk, mengharmonisasi data yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Sulbar. Karena data yang saat ini dimiliki masing-masing OPD berbeda-beda.
Sekretaris DPMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh mencanangkan program 4+1, yaitu, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, penanganan anak putus sekolah, pernikahan anak dan inflasi. Ketika ingin dijalankan program 4+1 ini, timbul permasalahan data. Data yang dimiliki masing-masing OPD terkait berbeda yang menyulitkan untuk melakukan intervensi.
“Misalnya, untuk menangani kemiskinan ekstrim, data yang dipakai Dinsos Sulbar adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sementara yang di desa menggunakan data indeks desa membangun (IDM) dan SDG’s desa. Setelah disandingkan, data ini berbeda. Oleh sebab itu, worskhop ini digelar untuk mengharmonisasi dan konsolidasikan data dengan semua OPD, agar program 4+1 bisa dijalankan tanpa hambatan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut, Andi Yasin, data desa presisi yang dimiliki DPMD Sulbar lebih akurat karena mempunyai keunggulan tersendiri, bukan hanya by name by adress, tapi juga by koordinat. Itulah yang membuat data desa presisi lebih akurat. Namun di forum ini perbedaan data tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih akurat.
“Pembangunan tanpa data itu sia-sia. Kita belajar dari masa lalu, pembangunan yang dilakukan selalu bermasalah karena database yang kita miliki berbeda-beda yang menyebabkan pembangunan tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, melalui workshop ini, mari kita samakan data agar pembangunan kedepan lebih tepat sasaran dan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD SulbarAndi Muhammad Lutfi Salahuddin berharap agar pesertayang hadir berkomitmenuntuk memperbaiki data yang dimiliki, sehingga semua data yang ada di OPD masing-masing harus diupdate.
“Kita harus mengkompilasikan data masing-masing OPD. Mungkin saja ada data yang dimiliki DPMD Sulbar yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Dinsos dan OPD lainnya yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya ada data yang dimiliki OPD lain yang tidak dimiliki DPMD Sulbar sehingga memudahkan kita untuk mengintervensi program 4+1 yang dicanangkan Pj. Gubernur Sulbar,” ujarnya. (ian)
