MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID – Data kunjungan masyarakat ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terbilang masih rendah.
Rendahnya angka Posyandu aktif itu, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kolaborasi dalam mengintervensi layanan Posyandu. Selain itu, kurangnya inovasi yang dilakukan untuk menambah daya tarik Posyandu juga menjadi salah satu faktor minimnya kunjungan Posyandu.
Hal itu terungkap dalam pertemuan koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di Marannu Golden Hotel Mamuju, Jumat 31 Maret.
“Kami sudah lama berupaya. Mulai dari pembentukan payung hukum intervensi bersama, dengan pembentukan Pokjanal Posyandu, sampai tingkat lokal daerah juga dilakukan inovasi. Salah satunya melalui grebeg stunting,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju dr. Acong.
Olehnya, ia mengimbau kepada para camat, agar dapat mengaktifkan Pokjanal Posyandu di tingkat kecamatan, serta mendorong legalisasi Posyandu di desa dan kelurahan. Sehingga akan mempermudah pembinaan kader Posyandu yang berperan dalam pengembangan Posyandu.
“Selain itu, setiap OPD juga memiliki tanggungjawab masing-masing dalam optimalisasi layanan Posyandu, yang harusnya telah terintegrasi dengan baik. Seperti Dinas Ketahanan Pangan, yang memiliki tanggungjawab soal ketersediaan pangan sehat melalui program rumah pangan lestari, dan OPD lainnya,” sambungnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Mamuju, Dewi Sundari mengatakan, kunjungan masyarakat ke Posyandu per Februari 2022 berada di angka 73,7 persen. Artinya, masih ada 30,3 persen masyarakat belum mengakses layanan pengukuran balita di Posyandu.
“Kami berharap, setelah koordinasi ini, setiap stakeholder terkait memaksimalkan gerakan yang dapat memicu peningkatan kunjungan Posyandu aktif,” singkat Dewi. (rzk/dir)
