MAMUJU, RADARSULBAR – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hadir dalam kegiatan Lokakarya Strategi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar dan menyampaikan Keynote Speech terkait “Best Practice” Penanganan Stunting di Jawa Tengah kepada peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulbar, OPD Perangkat Daerah Kabupaten, Perwakilan Kementerian/Lembaga, Organisasi Kepemudaan dan berbagai Perwakilan Media, pada hari Senin, 10 Oktober 2022 di Aula Lantai II Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani pada kunjungan Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik di Kantor Gubernur Jawa Tengah 3 Oktober 2022 lalu. Kerjasama ini melingkupi berbagai program strategis di masing-masing provinsi dan salah satu yang prioritas adalah penanganan stunting.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam materinya menyampaikan bahwa upaya Pemerintah Jawa Tengah dalam Menurunkan Angka Stunting di Jawa Tengah dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bimbingan sebelum nikah, Pencegahan Perkawinan Dini “Ojo Kawin Bocah”, Pemantauan Ibu Hamil melalui program 5 Ng khususnya ibu hamil resiko tinggi, Pemberian Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Kerjasama Lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Rata-rata Ibu yang memiliki resiko kandungan bermasalah menjadi perhatian utama di kabupaten bojolali rumahnya diberikan bendera merah, yang menandakan adanya ibu hamil dan perlu mendapat perhatian, resiko tinggi rata-rata 20 persen, makanya kita minta pendampingan dari kabupaten, bidan, tenaga kesahatan, namun masih kurang, disitulah kami kerjasama dengan Pendidikan dan perguruan tinggi, one student one client, oleh mahasiswa untuk mendampingi ibu hamil” lanjut Ganjar.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin, dalam diskusi yang dilakukan menyampaikan bahwa peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi sangat strategis terutama dalam menyampaikan informasi dan data terkait keluarga yang memliki resiko stunting. Tim Pendamping Keluarga terdiri dari Kader PKK, Kader KB dan Bidan yang bertugas untuk melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga beresiko stunting.
Berdasarkan data dari Riskesdas, PSG, SSGBI, SSGI, Pemerintah Jawa Tengah berhasil menurunkan Prevalensi Stunting nya dari angka 27.7 persen pada tahun 2019 menjadi 20.9 pada tahun 2021. Sedangkan Provinsi Sulbar dari angka 40,38 persen pada tahun 2019 menjadi 33.8 persen pada tahun 2021. (*)
