Mau Bimtek di Jakarta: Kuras Dana Desa Rp3,3 Miliar Tapi Penyelenggara Jadi Rahasia

  • Bagikan
Kepala Bidang Pemdes dan Sarana Prasarana Desa, Kaharuddin

MAMASA, RADAR SULBAR –Sebanyak 168 desa di Kabupaten Mamasa akan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Jakarta. Bimtek ini dilaksanakan sebagai optimalisasi penerapan aplikasi Sipades. Ini merupakan aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan.

Tetapi anggaran pelaksanaan Bimtek Sipades ini dibebankan kepada para kepala desa menggunakan anggaran dana desa. Berdasarkan Informasi yang dihimpun setiap desa mengikutkan dua orang aparatnya. Setiap peserta dibebankan sebesar Rp 9.900.000. Dengan rincian sebanyak Rp 5.500.000 diberikan ke penyelenggara Bimtek. Kemudian biaya tiket pesawat PP Makassar-Jakarta sebesar Rp 3.900.000, biaya hotel sebanyak Rp 400.000 dan biaya bus sebesar Rp 100.000.

Sementara tiap desa maksimal yang berangkat mengikuti Bimtek dua orang. Sehingga setiap desa harus mengeluarkan anggaran dari dana desa sebesar Rp 19.800.000. Sementara desa di Kabupaten Mamasa berjumlah 168 desa. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari dana desa jika semua desa ikut Bimtek mencapai Rp 3.326.400.000.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Sarana Prasarana Desa Dinas PMD Mamasa, Kaharuddin membenarkan adanya Bimtek Sipades yang akan dilaksanakan di Jakarta. Lanjutnya, hal itu sesuai dengan Permendagri sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi penerapan aplikasi Sipades. Selain itu surat dari Dinas PMD Sulbar tentang penganggaran peningkatan kapasitas bagi operator Sipades.

“Kami tindak lanjuti melalui petunjuk teknis yang di tanda tangani Bupati Mamasa. Kemudian kami juga tindak lanjuti di PMD untuk dianggarkan oleh desa melalui masing masing dana desa,” terang Kaharuddin, Kamis 23 Juni.

Ia mengaku, adapun tujuan Bimtek ini agar aplikasi Sipades dapat diterapkan di semua desa yang ada di Kabupaten Mamasa.

“Karena berdasarkan hasil audit BPK, aset desa yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga dibutuhkan aplikasi Sipades agar aset desa terkelola dengan baik,” akunya.

Ia menyampaikan jika, pelatihan Sipades baru dilakukan kali ini. Pihaknya bekerjasama dengan lembaga penyelenggara Bimtek.

“Jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi penyelenggara, dana akomodasi sebesar Rp 5,5 juta diberikan langsung juga kepada lembaga yang mengadakan Bimtek. Namun saya tidak tahu siapa lembaga yang digandeng. Karena ada teman yang berhubungan dengan lembaga tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan sebanyak 168 desa diwajibkan untuk ikut Bimtek Sipades, tiap desa masksimal dua orang. Saat ditanya, mengapa tidak dilaksanakan di Mamasa kemudian mendatangkan pemateri dari Jakarta agar anggaran negara tidak banyak digunakan.

“Saya juga tidak paham dengan lembaga kenapa diadakan di Jakarta.Meskipun memang pemateri dari Mendagri dan Kemendes PDT. Tapi saya tidak tahu jelas karena yang urus itu lembaga penyelenggara Bimtek,” tambahnya. (r4/jaf)

  • Bagikan