MAMUJU – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sulbar, resmi dipimpin Dr. Rahmat Idrus. Itu setelah ia dinyatakan terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah (muswil) perdana yang digelar Jumat 11 Februari 2022 di Resensi Cafe Mamuju.
Agenda ini dihadiri Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H sekalu Ketua Umum APHTN-HAN yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Selain itu, hadir pula Sekjen APHTN-HAN Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.
Musda yang digelar dengan cara hiybrid luring dan daring itu dihadiri 30 akademisi dan pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari berbagai kampus di Sulbar. Seperti dari Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju, Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), STAIN Majene, IAI DDI Polewali, dan STAI AL-Azhary Mamuju.
Dalam sambutannya, Ketua Umum APHTN-HAN Prof. Dr. M. Guntur Hamzah menyambut baik pembentukan kepengurusan APHTN-HAN Sulbar. Ia berharap agar organisasi ini bisa mewadahi dosen bidang hukum tatanegara dan hukum administrasi negara, serta berkontribusi untuk memajukan daerah.
Begitu pula dengan tema yang dipilih oleh panitia musda, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa Sulbar kedepan sangat berpotensi menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim. Sebab dari segi geografis, provinsi ini adalah wilayah terdekat IKN di luar pulau Kalimantan. Ia berharap, peluang-peluang ini bisa menjadi perhatian semua pihak di Sulbar, termasuk APHTN-HAN.
Sementara Ketua APHTN-HAN Sulbar terpilih Dr Rahmat Idrus menyampaikan, untuk target jangka pendek, ia akan mendorong percepatan pendataan keanggotaan. “Sesegera mungkin pelantikan pengurus dan rapat kerja, yang sekaligus dirangkaikan dengan kuliah umum Ketum APHTN-HAN yang pelaksanaannya menunggu kesiapan teman-teman pengurus pusat,” ucap Rahmat. (ham)
