Tanpa terlepas dengan ini, maka apapun yang berkenaan dengan tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan setiap masalah adalah tidak dapat dihindari. Olehnya, akan dilihat adakah permasalahan sampah ini penyelesaiannya ditangani dengan pola pengambilan keputusan yang bijak. Misalnya perencanaan, manajemen penanganannya. Maupun kapasitas serta kemampuan suatu kepemimpinan politik melakukan mobilisasi dukungan dari masyarakat secara partisipatif.
Demikian halnya akan dilihat sisi aspirasi. Dengan mendayagunakan isu ini sebagai bentuk kegagalan pemimpin dalam menangani permasalahan yang sebetulnya sifatnya prinsip. Warga masyarakat sekiranya mendapati kegagalan ini sekaligus akan mendapati panggung guna mengemukakan otokritik kepada penanggungjawab permasalahan. Maka dari sini permasalahan itu memiliki peluang memasuki ranah politiknya di masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, melihat sampah sebagai bukan semata buruknya tata kelola persampahan, maupun dampak yang ditimbulkan, maka hakekatnya memiliki residu politik setiap waktu untuk diungkapkan oleh warga.
Makin bisa diselesaikan persoalan persampahan maka semakin mendekati pesan kebijakan politik persampahan yang baik. Maupun sebaliknya, makin tidak dapat dikelola baik, makin menunjukan terbukanya kesempatan warga untuk menilai kegagalan para penanggungjawab.
Pada dasarnya, kebijakan apapun yang berkenaan dengan pengambilan keputusan pemimpin adalah kebijakan politik itu sendiri. Sebagaimana kebijakan politik adalah segala sesuatu yang dikeluarkan pemerintah, kelompok yang memiliki wewenang, berupa sistem yang kelak menjadi landasan.
Sebagai kebijakan maka akan tampak terpola dan terencana. Karena terpola dan terencana selanjutnya akan memberikan titik terang untuk mencapai keberhasilan penyelesaiannya. Lain dari itu, tanpa pola dan rencana maka dengan sendirinya hanya akan memunculkan otokritik sebagai cermin dari penggunaan hak politik warga.
Apa yang dimaksudkan dengan politik sampah adalah menunjuk pada kebijakan apa serta keputusan apa yang diambil berkenaan dengan permasalahan ini. Bila tidak berhasil mendayagunakan sumberdaya politik oleh mereka yang memiliki wewenang, maka permasalahannya tetap menemukan panggungnya untuk terus disuarakan warga.
Tidak menyelesaikan permasalahan sampah, hakekatnya sama mengambil jalan perlawanan seperti yang disebutkan di awal. Sementara sumberdaya politik yang dimiliki untuk merancang, mengelola dan menyelesaikan permasalahannya, kansnya sangat besar untuk dimanfaatkan. Wassalam! (***)
