MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID –Realisasi PAD
dari tujuh Pemda di Sulbar mengalami kenaikan sebesar 17,71 dibandingkan di bulan yang sama tahun sebelumnya, hanya saja ini belum cukup mengimbangi postur APBD Sulbar sebagai daerah otonomi, soal kemandirian Fiskal Sulbar masih sangat kurang.
Hal itu sebagaimana dipaparkan melalui perss conference APBN Kita Edisi Juni 2023 Sulawesi Barat oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar digelar secara virtual, Senin 27 Juni 2023.
Untuk itu Kepala Kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo berharap PAD Sulbar dapat lebih ditingkatkan.
Berdasarkan data DJPb Sulbar, kemandirian Fiskal Pemprov Sulbar dan Konsolidasi Pemkab se-Sulbar masih dibawah rerata Nasional. Hal itu dilihat dari realisasi Pendapatan Rp2,70 T atau 33,90 persen dari pagu Rp7.95 T, ini masih didominasi oleh komponen pendapatan transfer sebesar 89,59 persen dari total pendapatan.
Sementara Belanja terealisasi Rp1,75 T atau 20,61 persen dari pagu dan didominasi oleh komponen Belanja Operasi.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulbar, Bekti Wicaksono, menyampaikan, diketahui TKD yang telah disalurkan kepada Pemda se-Sulawesi Barat hingga 30 Mei 2023 sebesar Rp2,42 T atau 89,59 persen dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Sulawesi Barat.
“Ini menjadi perhatian kita semua agar PAD ditingkatkan dari potensi kita gali lebih dalam lagi,” ungkapnya.
Untuk menggali PAD Sulbar, belum lama ini DJPb Sulbar mengadakan FGD dengan melibatkan pemateri dari Pemda Banten. Beberapa poin yang menjadi rekomendasi kedepan adalah perlunya membangun kerjasama antar Pemda dalam melakukan sosialisasi terkait kesadaran wajib pajak, serta peningkatan retribusi daerah.
