Tak Dihadiri Perwakilan Pemerintah, Hapri Sulbar Bakukan Pakaian Adat Kalumpang

  • Bagikan
BAKUKAN. Ketua DPP Harpi Melati Suyatmi Harun saat mengoreksi pakaian adat pengantin Kalumpang yang ditampilkan dalam proses pembakuan di Gedung Nusantara Gadis Polman, Sabtu 11 Maret 2023.--Arif Budianto/Radar Sulbar--

POLEWALI, RADARSULBAR.CO.ID – Tanpa dukungan pemerintah, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (Harpi) Sulbar pembakuan pengantin adat Kalumpang, Sabtu (11/3).

Kegiatan ini digelar di Gedung Nusantara Gadis Polewali, secara meriah oleh pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) Hapri Sulbar.

Meski tidak ada satupun perwakilan pemerintah kabupaten maupun provinsi, kegiatan pelestarian budaya yang merupakan mitra Kementerian Pendidikan RI tersebut tetap berjalan sesuai yang telah diagendakan.

Pembakuan pengantin adat Kalumpang dirangkaikan dengan lomba tata rias dan seminar.
Kegiatan ini bertujuan mengenalkan pakaian adat Kalumpang ke dunia internasional sebagai upaya pelestarian daerah.

Ketua DPD Harpi Sulbar Munirah mengatakan tidak mudah dalam melaksanakan kegiatan ini. Karena diawali beberapa kegiatan sebelumnya mulai dari lokakarya di Mamuju yang dihadiri tokoh adat Kalumpang. Sebentar lagi sudah baku sehingga sudah bisa diikutsertakan dalam lomba internasional.

“Yang membakukan ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Harpi Melati. Dalam acara ini juga ada lomba tata rias pengantin serta seminar,” jelas Munirah.

Ia menambahkan, kegiatan ini diselenggarakan menggunakan dana swadaya dari pengurus Harpi Sulbar.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan proposal ke pemerintah tapi sampai sekarang ini belum ada jawaban dan hanya di janji-janji saja,” terang Munirah.

Ketua DPP Harpi Melati Suyatmi Harun menjelaskan, DPP Harpi bertugas melakukan pembakuan pengantin dan setelah dibakukan disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesi.

“Setelah acara seperti ini gantian kita yang akan membawa narasumber dari sini ke pusat untuk melakukan sosialisasi dengan menghadirkan seluruh pengurus DPD Indonesia,” terang Suyatmi Harun.

Lanjutnya, pakaian adat pengantin tidak dapat dilombakan jika belum dibakukan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pelestarian dan sosialisasi dirjen pendidikan vokasi akan dijadikan acuan untuk lembaga kursus dan pelatihan.

Ia juga menyampaikan sudah 151 pakaian adat daerah di Indonesia yang telah dibakukan dan pakaian adat Kalumpang ini adalah urutan 152 yang didaftarkan. (arf/mkb)

  • Bagikan