JAKARTA, RADARSULBAR – Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Bawaslu membedakan money politics atau politik uang dengan biaya operasional tim sukses (timses).
Hal itu disampaikan Guspardi saat rapat bersama Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 November 2022.
Dia lantas menyampaikan ilustrasi ketika mengundang para tim sukses yang pastinya harus dibiayai dengan uang transportasi untuk operasional.
“Tim sukses pasti harus dibayar uang transportasi, pakai list, lalu ini dikatakan money politic,” ujar Guspardi.
Legislator asal Sumbar itu kembali mengingatkan semua pihak, khususnya Bawaslu benar-benar paham perbedaan politik uang dengan uang transportasi tim.
Dia menekankan uang transportasi timses merupakan tanggung jawab dan tugas dari peserta pemilu.
“Inti yang saya ingin sampaikan adalah perlu dibedakan mana yang money politics dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari peserta pemilu,” tuturnya.
Menurut Guspardi, para calon legislatif memang bukan peserta Pemilu, karena pesertanya ialah partai politik.
“Namun, yang menjalankan adalah para calon legislatif di bawah. Ini perlu penegasan yang tegas,” ucapnya.
Politikus PAN itu mendukung Pemilu 2024 serentak berjalan jujur dan adil (jurdil). Proses demokrasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
“Kami berharap pemilu berjalan jurdil, jujur, adil, demokratis, dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan UU. Tidak boleh money politics dan lain sebagainya,” kata Guspardi.
Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu menindak praktik curang selama pesta demokrasi nanti. Salah satu yang harus dipelototi ialah serangan fajar.
“Soal money politics ketika hari H, misalkan, serangan fajar, saya setuju harus ditindak, itu yang perlu ketegasan karena hampir tiap saat kegiatan-kegiatan semacam itu menimbulkan dinamika yang kurang elok,” ujar dia. (jpnn)
