POLEWALI, RADARSULBAR – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada tahun 2021 lalu mengadakan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor, fasilitas kesehatan dan olahraga.
Tetapi dalam pembebasan lahan ini biaya administrasi proses pengadaan tanah ini lebih besar dari pada harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik.
Tahun 2021 lalu tiga lokasi yang dibebaskan Pemkab Polman untuk pembangunan Kantor Camat Balanipa, Puskesmas Balanipa dan Sport Center Tinambung.
Pembebasan lahan ini dianggarkan sebesar Rp1,3 miliar lebih melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Permukintan) Polman.
Biaya administrasi lahan yang diadakan oleh Disrumkintan untuk tiga lahan tersebut lebih besar dari harga lahan pembebasan lahan.
Untuk lokasi Kantor Camat Balanipa harga pokok tanah Rp. 200 juta dengan biaya administrasi Rp 224 juta.
Kemudian lokasi Puskesmas Balanipa harga pokok tanah Rp 200 juta dengan biaya administrasi Rp 369 juta dan lokasi Sport Center Tinambung Rp 139 juta dengan biaya administrasi Rp. 233 juta.
Kepala Disperumkintan Polman Edy Wibowo membenarkan biaya administrasi memang lebih mahal dari harga pokok tanah.
Ia menjelaskan item biaya administrasi ini sudah termasuk untuk tim appraisal, honorarium, ATK, fotocopy serta patok serta biaya lainnya.
“Yang mahal disini itu tim appraisal, disitu sudah masuk semua dalam item biaya administrasi, itu sudah wajar,” singkat Edy Wibowo usai mengikuti rapat Banggar di DPRD Polman Kamis 29 September 2022. (arf/mkb)
