MAMUJU – Kelompok Kerja (Pokja) DPRD Sulbar melakukan peninjauan lokasi pembangunan Bendungan Salulebo, Mamuju Tengah, Jumat 25 Maret 2022.
Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menjelaskan peninjuaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, menyangkut persoalan lahan warga yang masuk dalam area pembangunan, harus dilakukan ganti rugi.
Namun, proses ganti rugi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan Penegak Hukum, dikarenakan beberapa area masuk hutan lindung.
“Harus berkoordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) karena ada wilayahnya masuk hutan lindung,” kata Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Jumat 25 Maret 2022.
Suraidah mendukung proyek strategis nasional tersebut. Namun ia tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat, terkait ganti rugi lahan. Sebab itu dalam pihaknya pun berkomitmen bakal melakukan koordinasi dengan pusat, agar menyelesaikan persilakan ganti rugi lahan sebalum melakukan pembangunan fisik. Dengan begitu tidak ada permasalahan atau kendala saat dalam proses pekerjaan.
Masih Suraidah berharap masyarakat bekerja sama untuk mendukung proyek tersebut, sebab menurutnya proyek tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat kedepannya. Khususnya di Mamuju Tengah.
“Jika ini berjalan, setidaknya Mamuju Tengah tidak kekurangan pasokan air baku dan irigasi persawahan,” ujarnya.
Hemat Legislator Partai Demokrat, jika bendungan tersebut selesai dikerjakan itu akan menjadi peluang ekonomi daerah. Bahkan menurutnya bendungan itu nantinya berpotensi menjadi pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal. (adv)
