Masa Reses Tahap I Masa Persidangan ke II, Tahun 2022
MAMUJU–Masyarakat tak boleh diam dan hanya menerima kebijakan yang telah diturunkan pemerintah. Ketika ada program tidak tepat sasaran harus disampaikan.
Begitu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim melalui Reses Tahap I Masa Persidangan ke II, Tahun 2022, di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Polman, Rabu 26 Januari, lalu. “Jangan cuma datang, duduk mendengar, tapi sampaikan apa masalah,” tegas Rahim.
Dia menjelaskan, reses merupakan keharusan bagi anggota DPRD Sulbar sebagai perwakilan rakyat. Disebutkan, reses dilakukan tiga kali dalam setahun. Melalui forum itulah menjadi
ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Anggota DPRD yang harus turun bertemu dan mendengar aspirasi masyarakat. Terutama bagi mereka yang memberikan dukungan pada pemilu sebelumnya,” jelas Legislator Partai Nasdem ini.
Kata dia pihaknya pun melakukan reses sebagai bentuk pengawasan sebagaimana fungsi DPRD Sulbar. “Kami ingin melihat situasi yang terjadi terkait program pemerintah yang diturunkan, itu berjalan tepat sasaran ataukah masih ada yang bermasalah. Itulah tujuan kita turun,” ujar Rahim.
Berlangsungnya reses, proses dialog telah merampungkan beberapa keluhan dari masyarakat, mulai dari peningkatan drainase, perhatian terhadap pondok pesantren, Abrasi Pantai, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga jalan tani. Bahkan pada kesempatan itu Rahim pun membagikan Mesin Katinting kepada kelompok nelayan.
Rahim pun menanggapi, segala persoalan itu harus dipilah sebab terdapat kewenangan yang membatasi antara kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun masyarakat perlu memahami, kehadiran anggota DPRD sebagai wakil rakyat tentu dituntut mampu memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat.
“Minimal kita mengimunisasikan ke dinas terkait atau ke balai yang berwenang mengatasi persoalan yang dikeluhkan,” ungkapnya.
Ia pun berkomitmen kepada masyarakat bakal mengawal setiap aspirasi, diakui, persoalan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pembangunan. Namun, menurutnya harus ada solusi, seperti TPA, “Bukan pemerintah kalau tidak buntu, tapi harus bisa mendapatkan solusi,” tegas Rahim.
Camat Campalagian, Suwono Andi Raden mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Sulbar di daerahnya. Dengan begitu pemerintah tingkat bawah pun dapat turut bersinergi melakukann pembangunan di tingkat kecamatan, bahkan hingga ke tingkat desa.
Di pun mengharapkan masyarakat berani menyampaikan perihal kinerja pemerintahan, tentunya dibarengi dengan solusi. “Jangan protes saja tetapi berikan juga masukan. Dan harapan kami anggota dewan selaku wakil rakyat akan mempertimbangkan demi masyarakat,” ungkapnya. (imr)
