Surat percepatan laporan evaluasi telah dikirimkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
“Kami berupaya agar penunggakan seperti pada tenaga kesehatan tidak terulang. Ini jadi pembelajaran bersama,” jelasnya.
Terkait Surat Keputusan (SK) PPPK Tahap 1, Hasriadi mengatakan prosesnya masih berlangsung di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Meski di beberapa daerah lain seperti Polewali Mandar sudah dilakukan penyerahan SK, Mamuju masih menunggu penyelesaian proses karena jumlah penerima PPPK di kabupaten ini jauh lebih besar.
“Mamuju menerima sekitar 700 PPPK dari berbagai formasi teknis, kesehatan, dan guru, jadi prosesnya memang lebih kompleks,” pungkasnya.
Dengan adanya kepastian ini, para tenaga kesehatan PPPK diharapkan bisa segera menerima hak-haknya dan kembali fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (irf/*)
