MAKASSAR, RADAR SULBAR — BPJS Kesehatan terus mendorong keterbukaan informasi demi mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditegaskan dalam Media Workshop Kedeputian Wilayah IX BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Novotel, Makassar, Rabu-Kamis 21-22 Mei 2025.
Kegiatan Media Workshop ini diikuti para perwakilan media, fasilitas kesehatan, serta jajaran BPJS Kesehatan, dan duta BPJS Kesehatan dari Kedeputian Wilayah IX yang membawahi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, dr. Rahmad Asri Ritonga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang tentang JKN kepada masyarakat, termasuk hingga pelosok daerah.
“Sebagaimana kita ketahui, BPJS memiliki amanah besar dalam mengembangkan JKN. Dalam menjalankan amanah tersebut, tidak hanya cukup menghadirkan layanan kesehatan, tapi juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka, transparan, akuntabel, dan jujur,” ujar dr Rahmad Asri Ritonga saat membuka Media Workshop, Rabu kemarin.
Menurut dr. Rahmad, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang objektif agar bisa memahami manfaat JKN secara utuh, termasuk aspek promotif dan preventif yang kerap terlupakan.
“Sebetulnya image jaminan kesehatan nasional ini tidak stagnan. Banyak hal yang sudah kami lakukan secara inovatif untuk memastikan layanan dapat diterima dengan kualitas yang lebih baik,” tambahnya.
Ia juga berharap media dapat menyampaikan perkembangan, capaian, serta tantangan yang dihadapi di lapangan, termasuk soal persepsi masyarakat dan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Unhas, dr. Andi Muhammad Ichsan, menyoroti pentingnya teknologi dalam mendukung sistem JKN, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan akses bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Teknologi seperti bridging BPJS yang menghubungkan sistem klaim otomatis, rekam medis elektronik, hingga telemedicine, sangat membantu pengambilan keputusan klinis dan menjangkau pasien di daerah terpencil,” jelasnya.
Meski demikian, dr. Ichsan mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam menjalankan program JKN, seperti lonjakan volume pasien, keterbatasan infrastruktur, dukungan regulasi, hingga beban operasional akibat pembayaran yang tertunda.
Sebagai solusi, Ia merekomendasikan agar rumah sakit mulai bertransformasi melalui sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.
Selan itu ada juga materi dari pimpinan Klinik Azka Nadifah Makassar dr Ahmad Asy Arie dan motivator, Amin Hamdat terkait membangun sinergitas dan kolaborasi sinergitas. (ajs/mkb)
