MAMUJU, RADAR SULBAR – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar dituntut menyusun rencana kerja yang realistis dan berdampak langsung ke masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar. Selasa 29 April 2025.
“Karena kita tinggalkan alokasi anggaran yang tidak memiliki publik velue yang tinggi. Tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” ucap Gubernur saat membuka
Ia juga menilai kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selama ini dinilai belum maksimal. Gubernur meminta agar seluruh SKPD memperbaiki Renja maupun RKA-nya secara serius.
“Karena jangan sampai saya buatkan anda RKA. Pada saat saya evaluasi RKA yang anda bikin, ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya, saya bikinkan anda RKA, Bisa saya bikin, jadi jangan,” tegasnya.
Gubernur memberi contoh RKA yang tidak disukainya, yakni yang terlalu banyak mengalokasikan dana untuk perjalanan dinas, honor, atau pengadaan kertas, tapi minim dampak ke masyarakat.
“Perjalanan dinasnya 30 persen, honornya 30 persen pengadaan kertasnya 20 persen sampai ke masyarakat sisa 10 persen, pasti berubah dan kubikinkan RKA yang lebih baik Begitu pak ya,” tegas Suhardi Duka. (*)
