POLEWALI MANDAR RADAR SULBAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polman Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di aula rapat KPU Polman, Rabu, 19 Februari.
Dalam FGD ini, KPU Polman melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU sendiri, Bawaslu, narahubung atau LO pasangan calon, pemantau pemilu hingga unsur media. FGD ini dihadiri empat komisioner KPU Polman yakni Rudianto, Munawir, Andi Rannu dan Heri Danursyam. Ketua KPU Polman Nurjannah Waris berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan luar daerah.
Komisioner KPU Polman, Rudianto yang membuka kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 di Polman.
“Hasil dari diskusi ini akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemilihan berikutnya, agar ke depan pelaksanaannya bisa lebih baik,” ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari para peserta untuk menjadi laporan KPU Polman ke KPU RI.
“Evaluasi adalah cara untuk melihat kembali pelaksanaan setiap tahapan pemilihan tahun 2024 apakah terdapat kekurangan di dalamnya. Maka untuk itu kami meminta masukan dan saran dari semua pihak” ungkap Rudianto.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Polman, Munawir Arifin mengatakan bahwa FGD ini mengevaluasi empat dimensi. Yakni dimensi tahapan, dimensi non tahapan, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.
Sementara Kordinator Divisi Sosialisasi dan Parmas Andi Rannu berharap melalui kegiatan ini, berbagai kendala yang muncul dalam Pilkada 2024 dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga pemilihan umum mendatang dapat berjalan lebih baik dan lebih demokratis.
Ia juga menyinggung tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang mengalami kenaikan walaupun hanya satu persen dari Pilkada 2019 lalu. Jika di Pilkada 2019 partisipasi pemilih hanya 74,24 persen di Pilkada 2024 naik menjadi 75, 45 persen.
Dalam forum ini, berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi sorotan utama, termasuk tingkat partisipasi pemilih, tantangan dalam penyelenggaraan, serta efektivitas sosialisasi kepada masyarakat.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Polman, Ismail menyoroti soal kurangnya sosialisasi kepada pemilih terutama pemilih pemula dan kalangan ibu-ibu. Menurutnya, partisipasi pemilih pemula dinilai kurang sehingga marak terjadinya politik uang.
“Sosialisasi ini penting karena untuk menekan angka politik uang dan meningkatkan partisipasi pemilih harus disentuh kesadaran masyarakat terutama pemilih pemula dan ibu-ibu” ungkapnya.
Pihaknya juga berharap sosialisasi guna meningkatkan kesadaran pemilih harus dilakukan meski di luar tahapan pemilu dan pemilihan.
Perwakilan atau LO Paslon nomor 4, Ilham Muslim menyoroti soal keterbukaan informasi terkait administrasi pencalonan.
Menurut Ilham, peraturan terkait administrasi pencalonan atau pasangan calon sering berubah-rubah menyebabkan hambatan bagi para paslon untuk melengkapi dokumennya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait sulitnya pengambilan C hasil salinan di TPS.
Sementara LO Paslon nomor 1, Asriadi menyoroti terkait data pemilih karena masih banyak ditemukan data ganda dan tak adanya upaya penghapusan data pemilih bermasalah. Karena data pemilih Pilkada 2024 ini akan menjadi acuan data pada pemilihan selanjutnya.
Sementara itu, perwakilan media, Amri Makkaruba, mengapresiasi keterbukaan KPU dalam melibatkan pers, menandakan komitmen terhadap transparansi. Tetapi Ia berharap kedepan penayangan iklan kampanye di media yang difasilitasi KPU dapat dilaksanakan selama 14 hari. Serta tak ada larangan Paslon untuk beriklan sosialisasi di media diluar masa kampanye.
“Kami berharap KPU Polman dapat menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan pilkada kedepan demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik dan kredibel di masa mendatang,” tandas LO Paslon nomor 4, Abdul Rahman.
Berbagai masukan dari peserta FGD ini, KPU Polman berkomitmen akan mencatat seluruh masukan dan saran dari semua pihak untuk dijadikan laporan evaluasi pelaksanaan Pilkada. (mkb)
