MAMUJU, RADAR SULBAR — Dalam memfasilitasi hak politik disabilitas pada Pemilu, Gema Difabel Sulbar berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, di Warkop Ngalo Sabtu 20 Januari 2024.
Rakor turut melibatkan turut melibatkan Pemantau Pemilu Orang Dengan Disabilitas Psikosial (ODDP) dan Penyandang Disablitas (PD).
Ketua Gema Difabel Sulbar Syafaruddin Syam menyampaikan Rakor ini bagian dari program DIGNITY INKLUSI, program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat Inklusif. GEMA Difabel menjadi salah satu Sub-Mitra yang dipilih Pusat Rehabilitasi YAKKUM sebagai mitra utama dalam program ini.
“Tujuan dari program ini adalah memastikan Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) dan Ragam disabilitas lainnya bisa mendapatkan hak-haknya, baik itu hak kesehatan, kewirausahaan, termasuk hak kepemiluan nantinya. Jadi kami menganggap sangat perlu untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk memastikan kesiapannya dalam menyongsong pemilu mendatang” imbuhnya.
Dia berharap melalui koordinasi ini dapat menjalin komunikasi yang baik dan memastikan teman-teman pemilih ODDP dan PD, hak-haknya juga dapat terpenuhi.
“Kita juga berharap teman-teman di TPS nantinya dapat memberikan pelayanan yang baik bagi mereka. Koordinasi hari ini, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak teman-teman disabilitas yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap hingga pemilih difabel yang tidak terdaftar sebagai pemilih difabel,” paparnya.
Tentu harapannya komunikasi ini lebih diintensifkan lagi dan pihak penyelenggara dapat memastikan bahwa persoalan isu akses ini tidak hanya soal disabilitas saja tetapi lebih universal, seperti ibu hamil, lansia, dan seterusnya. Jadi harapannya, kedepan hak teman-teman disabilitas dapat terpenuhi baik sebagai pemilih ataupun yang dipilih” tandasnya.
Komisioner KPU Sulbar Budiman Imran mengatakan sangat mengapresiasi atas inisiasi yang dilakukan Yayasan Gema Difabel Sulbar
“Hasil diskusi kita ini akan tindaklanjuti kepada penyelenggara dari berbagai tingkatan. Baik itu di KPU Kabupaten, PPK, PPS sampai KPPS,” kata Budiman.
Salah satunya adalah mengenai akses pada pembuatan TPS yang diharapkan supaya ramah difabel. mulai dari pintunya itu diberikan jarak 90 cm agar kursi roda bisa masuk, lokasinya bisa dijangkau, kemudian mejanya jangan terlalu tinggi.
“Dalam diskusi tadi juga disampaikan pernah lama menunggu. Jadi kita akan memberikan prioritas untuk pemilih yang masuk dalam kategori rentan, termasuk difabel” tambahnya.
Hasil, koordinasi ini sangat perlu agar data yang disampaikan bisa disinkronkan dengan data yang dimiliki KPU.
“Jadi kita berharap tidak ada lagi teman-teman disabilitas yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, karena semua warga negara berhak menyalurkan hak pilihnya,” harapnya.
Sedangkan, Ketua KPU Mamuju Indo Upe menyampaikan apresiasi apa yang dilakukan Gema Difabel Sulbar. Semoga kordinasi ini terus dilakukan agar hak pilih disabilitas bisa disalurkan.
“Kita sangat apresiasi apa dilakukan ini. Kalau saya melihatnya bahwa memang perlu untuk memassifkan kordinasi dengan semua pihak terkait penyaluran hak pilih teman-teman disabilitas,” ucapnya.
Sehingga, data-data pemilih disabilitas yang dikumpulkan Gema Difabel Sulbar bisa sinkron dengan data yang dimiliki KPU Mamuju.
“Jadi kalau ada belum terakomodir bisa langsung dilaporkan ke PPS bahkan ke kantor KPU Mamuju langsung. Jadi by name by adress disampaikan agar bisa masuk data potensial dan bisa diselesaikan. Kita juga akan sampaikan agar pembuatan TPS bisa ramah disabilitas hingga pada tahapan Bimtek KPPS nantinya,” ujarnya.(*)
