Indikator Kesejahteraan Sulbar, DJPb: Dorong IPM Dan Tekan Kemiskinan

  • Bagikan

MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan menjadi salah satu indikator kesejahteraan regional Sulbar. Dua indikator tersebut perlu menjadi perhatian tahun ini.

Mengambil dari data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar (DJPb) Sulbar, IPM Sulbar memang selalu meningkat dari tahun ke tahun, terakhir pada 2022 diangka 66,92. Namun angka tersebut masih tertinggal dari IPM nasional 72,91 poin.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulbar, Bekti Wicaksono menjelaskan, IPM menjadi salah satu cermin kesejahteraan suatu daerah, sehingga penting bagi pemerintah daerah meningkatkan IPM.

Karena itu juga, Bekti sepakat atas arahan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh yang mengajak dan menekankan kepada seluruh kabupaten dan perangkat dinas mengarahkan program untuk pengembangan IPM.

“Ini menjadi PR bagi kita semua di sulbar. ini juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat sulbar. Tren tahunan meningkat namun masih dibawah nasional,” ujar Bekti.

Untuk gini ratio, kesenjanhan pendapatan masyarakat Sulbar relatif positif. Pengeluaran penduduk masih berada pada kategori
tingkat ketimpangan rendah.

Indikator lain yang perlu menjadi perhatian adalah Tingkat kemiskinan. Bekti menyebut
Secara absolut, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2022 sebanyak 169,26 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 3,54 ribu jiwa jika
dibandingkan Maret 2022.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 77,10 persen.

Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,04 persen, turun 0,07 persen dibandingkan dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT dari tamatan tingkat menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 6,51 persen, masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah di Sulbar.

Selain itu, NTP Sulawesi Barat Mei 2023 sebesar 116,39 atau turun 2,71 persen dibandingkan April 2023 yang sebesar 119,63.
Penurunan tersebut disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 2,34 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami
peningkatan sebesar 0,38 persen. NTP sebesar 116,39 mengindikasikan petani mengalami kerugian dalam hal perdagangan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,61 persen didukung atas indeks harga yang diterima nelayan (It) mengalami kenaikan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar nelayan (ib), dimana It naik 0,70 persen dan Ib naik sebesar 0,09 persen.

Kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh naiknya harga pada komoditas ikan gabus (haruan), udang umum, tenggiri, layang, layar, tembang, ekor kuning, selar, tongkol, kembung,
cumi-cumi, layur, ketamba dan teripang.

“NTP perlu lebih ditingkatkan, begitu juga NTN yang angkanya masih dibawah nasional,” tutup Bekti. (*)

  • Bagikan