MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, melakukan kunjungan kerja resmi pertamamya di Kabupaten Mamuju, 19 Juni 2023.
Ia menyertakan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi barat untuk bertandang ke kantor Bupati Mamuju.
Zudan diterima oleh Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, dan langsung membuka forum yang juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Mamuju.
Dalam arahannya, Pj Gubernur yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri ini, menyampaikan, kunjungan kerjanya dimaksudkan untuk melakukan integrasi pembangunan di semua tingkatan pemerintahan kabupaten dan provinsi, agar dapat mengintervensi bersama sejumlah program pembangunan.
“Jadi kita bisa intervensi untuk melakukan pembangunan yang ikonik, misalkan pariwisata, kalau ada yang mau ke Mamuju, kita akan bawa kemana untuk menikmati wisata, begitu juga yang lainnya, jadi itu bisa kita intervensi bersama,” kata Zudan.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, sangat menyambut baik atas kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pertama yang ia terima sejak dirinya menjabat selaku bupati. Ia berharap sinergi sedemikian rupa hendaknya dapat dipertahankan, sehingga semua tingkatan pemerintahan dapat menyatukan persepsi untuk melaksanakan pembangunan secara terintegrasi.
“Saya meyakini, jika kita dapat mempertahankan sinergi dan kolaborasi ini, kita pasti akan mampu menuntaskan berbagai tantangan dan kondisi yang terjadi di daerah kita seperti soal stunting, pernikahan usia anak, sampai pada persoalan kemiskinan ekstrem, pasti akan dapat kita atasi,” ungkap Sutinah Suhardi.
Sebelumnya, Bupati Mamuju telah memberikan pemaparan tentang kondisi daerah serta capaian dan tantangan dalam mendinamisasi pembangunan di bumi Manakarra kepada Pj Gubernur dan segenap pimpinan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Salah satu yang mencuat dalam forum yang diwarnai sesi tanya jawab tersebut, adalah soal alokasi anggaran kesehatan untuk jaminan kepesertaan BPJS yang sebelumnya Pemkab Mamuju mendapat bantuan dari pemerintah provinsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang nilainya mencapai Rp18 miliar, namun belakangan telah dihentikan oleh pemerintah provinsi.
Kadis Perkim Kabupaten Mamuju, Jufri Badau, salah seorang yang mempertanyakan hal tersebut, ia berharap alokasi untuk membantu pembiayaan jaminan kesehatan tersebut dapat kembali dilakukan pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah dua tahun terakhir harus mengonsentrasikan anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan kesehatan gratis, kembali dapat berkonsentrasi membiayai sektor pembangunan lainnya yang juga memiliki arti strategis untuk kemajuan daerah. (*)
