JAKARTA, RADAR SULBAR – Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan kucuran pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) sebesar USD 250 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk Program Madrasah Reform Realizing Education’s Promise dan Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) dari 2020-2024.
Menag Yaqut mengingatkan dana tersebut harus dikelola dengan baik. Karena pada saatnya nanti wajib dikembalikan ke Bank Dunia.
Sesuai dengan namanya, program tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas madrasah. Diantaranya untuk program digitalisasi madrasah di Indonesia.
Yaqut mengatakan dalam program digitalisasi madrasah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan.
Dia mencontohkan madrasah di pelosok yang sulit akses internet, tidak perlu dipaksa untuk menjadi sasaran program digitalisasi madrasah.
“Jadi dikasih komputer dan laptop bagus-bagus dengan harapan bisa lebih cepat mengakses dunia di luar madrasah ternyata gak ada sinyal internet,” kata Yaqut dalam keterangannya Kamis (26/1).
Bahkan jangankan bicara sinyal, ada juga daerah yang belum tersentuh listrik. Kondisi ini menjadi problem tersendiri. Sehingga perlu dipetakan karakternya serta hati-hati memperlakukan madrasah.
Setiap madrasah, lanjut Yaqut, memiliki karakter yang berbeda. Dia minta dana pinjaman Bank Dunia yang digunakan dalam program ini benar-benar menyentuh kebutuhan madrasah. Dana ini harus dikelola dengan baik, dipertanggungjawabkan, karena harus dikembalikan.
“Jadi saya harap sebagaimana pesan Bu Menteri Keuangan saat di UIN Malang, diingatkan agar dana yang dikelola ini jangan diperlakukan dengan curang, jangan ada korupsi, dan harus dikelola dengan profesional,” jelasnya.
Yaqut mengakui bahwa peningkatan kualitas madrasah membutuhkan dana sangat banyak. Sebab mayoritas madrasah di Indonesia statusnya adalah madrasah swasta yang dibangun masyarakat.
“Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Sebab ini adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Sebelumnya saat Kick Off Proyek REP-MEQR 2023 di Surabaya pada Rabu (25/1) Yaqut mengatakan, supaya tidak mau main-main dengan madrasah. Sebab menjadi bagian dari pertaruhan atas generasi yang akan datang dan menjadi tanggung jawab Kemenag.
Yaqut lantas mengapresiasi program yang bergulir sejak 2020 ini.
Menurut dia, program tersebut telah mengalami perkembangan luar biasa dan signifikan di tengah lajunya era digitalisasi.
Namun, Yaqut kembali mengingatkan bahwa tujuan utama madrasah bukan sekedar layaknya tujuan sekolah lainnya. Madrasah memiliki nilai kekhasan. Yakni pembangunan nilai karakter.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pendis Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan REP-MEQR ini didanai dari pinjaman (loan) Bank Dunia yang harus diimplementasikan selama lima tahun (2020 – 2024). Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dikemas dalam 4 komponen.
Pertama, penerapan sistem Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) secara nasional. Serta pemberian bantuan kinerja dan afirmasi madrasah.
Kedua, penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Ketiga, pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru, Kepala Madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah.
“Dan keempat penguatan Sistem untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan,” ujar Dhani.
Ia menjelaskan serapan anggaran REP-MEQR terus mengalami kenaikan selama tiga tahun pelaksanaan. Serapannya mencapai 42,04 persen pada 2020. Kemudian naik berturut-turut menjadi 75,48 persen di 2021 dan 90,28 persen di 2022.
“Target serapan anggaran proyek untuk tahun 2023 minimal 95 persen,” katanya. (jpg)
