POLEWALI, RADAR SULBAR — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar ungkap adanya bantuan yang tidak tersalur ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Hal itu dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas bantuan sosial di Kecamatan Alu Kabupaten Polman, di DPRD Polman, Jumat 28 Oktober 2022.
Anggota Komisi IV DPRD Polman Muliadi menyampaikan, melalui rapat aspirasi ini sudah ada titik terang yang didapatkan oleh masyarakat penerima bantuan sosial yang selama ini terhenti bantuannya.
“Sudah ada titik terang yang didapatkan oleh warga bahwa disistem yang di perlihatkan oleh operator Kabupaten warga atas nama Salbiah ini mendapat bantuan tapi faktanya bantuan itu tidak pernah diterima yang bersangkutan,” ungkap Muliadi.
Politikus Partai PPP ini juga menyampaikan, Dinsos dan Koordinator PKH dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pendamping ditingkat Kelurahan dan Desa.
Ia juga menyampaikan, khusus di Kecamatan Alu ada ratusan Kepala keluarga yang mengeluhkan terkait program bansos baik itu PKH dan bantuan sosial lainnya namun belum di verifikasi semua karena keterbatasan operator Kabupaten.
Melalui rapat ini terbukti bahwa terdapat masyarakat yang masih tercatat sebagai penerima bantuan namun bantuan itu tidak pernah ia terima dan ini belum jelas bantuannya menyasar kemana.
Warga Kelurahan Peto’osang Salbiah mengungkapkan, besaran bantuan yang selama ini ia terima yakni Rp.750 ribu per tiga bulan.
“Terakhir bantuan saya terima itu bulan November 2021 karena saya punya anak sekolah SMA dan SMP,” jelasnya.
Ia kemudian bingung karena setelah Januari 2022 ia kembali ingin mencairkan bantuannya namun tidak bisa lagi dan sudah dua kali penyaluran PKH ia ikut mengecek tapi bantuannya tidak masuk.Ditempat yang sama, Warga Desa Mombi Hasnah mengatakan, ia sudah dua tahun bantuannya tidak diterima padahal anaknya masih sekolah.
“Saya sudah tidak terima sejak dua tahun dan bantuan saya ini tiba-tiba terputus tanpa ada penjelasan.” ujar Hasnah.
Sementara itu, Operator serach enggine Dinsos Polman Risma Ambas menjelaskan penyebab terputus dikarenakan adanya pergerakan data di Catatan sipil seperti meninggal,pindah dan lainnya sehingga ada yang berubah.
“Kasus atas nama Salbiah itu saya hanya bisa mengecek, diaplikasi keterangannya berhasil yang seharusnya dananya memang turun dan perlu dicek ulang,”jelas Risma Ambas.
Koorkab PKH Polman Rahmat menjelaskan terkait persoalan dana yang turun namun tidak sampai ke penerima manfaat akan di cek terlebih dahulu dan setelah dicek akan terlihat jejak digitalnya.
“Ada berbagai macam hal disampaikan tadi saat rapat, baik itu program PKH, Bansos lainnya sampai jaminan kesehatan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, penyebab lainnya karena persoalan data kependudukan. Sementara bantuan PKH yang dananya belum diterima oleh penerima manfaat ia memastikan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu.
Selain itu adanya dugaan pendamping PKH yang melakukan pencarian bantuan menggunaka kartu ATM milik penerima mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan karena yang seharusnya mencairkan adalah penerima sendiri kecuali untuk perbaikan bisa dibantu pendamping.(arf/jaf)
