POLEWALI, RADARSULBAR — Anggaran belum kucur, proses pembangunan di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Polewali Mandar dihentikan sementara waktu. Karena menunggu pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber anggaran pembangunan sekolah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sebelas SMA dan SMK di Kabupaten Polman mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sekolah yang bersumber dari DAK Pendidikan Sulbar tahun 2022. Dari beberapa sekolah yang mendapatkan DAK sudah ada yang mulai melaksanakan kegiatan pembangunan. Meski tanpa disertai surat perintah kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.
Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Polman Rahman Yunus mengatakan, pembangunan ini menggunakan anggaran DAK. Seharusnya pekerjaan baru boleh dilakukan apabila sudah ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pendidikan karena tanpa itu artinya dananya belum kucur.
“Biasanya anggaran uang muka untuk pekerjaan cair dahulu baru pekerjaan jalan, ini belum turun anggarannya sudah bekerja sehingga sekarang itu diberhentikan sementara karena aturannya memang harus didasari SPK,” jelas Abdul Rahman, Ketua LSM Apkan.
Ia berharap proses pembangunan sekolah dapat berjalan sesuai aturan dan memperhatikan kualitas pekerjaan karena ruangan ini akan digunakan dalam waktu yang lama oleh peserta didik.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Bidang SMA Disdikbud Sulbar Muhammad Faezal membenarkan jika proses pengerjaan di beberapa sekolah yang sedang berjalan dihentikan sementara waktu karena anggarannya belum kucur.
“Dananya belum turun, dan pekerjaan ini dimulai karena inisiatif rekanan yang ditunjuk mereka meminjam material ke toko bangunan. Apalagi kegiatan ini swakelola yang dikontrakkan bukan dipihak ketigakan,” jelas Muhammad Faezal.
Ia juga mengatakan dalam pekan ini dana DAK untuk pembangunan sekolah baru akan dicairkan.
Mantan Kepala SMAN 1 Polewali ini juga menyampaikan di Polman terdapat sebelas sekolah yang akan dikerjakan dengan pekerjaan kategori besar dan kecil dengan total anggaran se-Sulbar Rp 58 miliar.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sulbar Hatta Kainang menyampaikan pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan ke Dinas Pendidikan untuk meminta keterangan terkait progres DAK 2022.
“Kami akan panggil pekan depan karena bersamaan dengan pembahasan KUA PPAS 2023. Kita akan meminta progress pelaksanaan DAK 2022 sudah sejauh mana baik SMA, SMK dan SLB,” terang Hatta Kainang. (arf/mkb)
