JAKARTA – Pada pelaksanaan Presidensi G20 Tahun 2022, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” sebagai tajuk sentral yang mengikat anggota G20 untuk bekerja dalam pendekatan kolaboratif dan inklusif.
Terkait dengan tema “recover stronger”, hal ini memiliki makna diberlakukannya kebijakan publik yang akuntabel, terutama pada masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena prioritas utama dalam pemulihan di masa pandemi ini adalah masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan mata pencahariannya. Komitmen Indonesia sangat jelas, yakni agar kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Oleh karena itu, kerjasama dengan Lembaga Audit menjadi sangat penting. Untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, Supreme Audit Institutions dari negara-negara anggota G20 bertemu dan membahas bagaimana tema “recover stronger” dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang mendorong visi strategis ke depan dalam kerangka kerja untuk meningkatkan tata kelola di situasi pasca pandemi dan juga untuk mencapai target SDGs,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan secara daring pada acara Supreme Audit Institution (SAI) 20 Technical Meeting yang bertajuk “Indonesia’s G20 Presidency: Towards Resilient and Sustainable Governance”, Rabu 26 Januari 2022.
Supreme Audit Institutions dapat memiliki dampak substansial dalam mengembangkan negara yang efektif, membangun demokrasi, dan yang paling penting adalah kepercayaan pada masyarakat, karena peran audit sebagai penguji kebijakan harus berusaha membawa dampak yang lebih besar untuk kepentingan publik, terutama untuk mencapai pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi.
Hal ini sejalan dengan tujuan global SAI untuk memainkan peran kunci dalam membuat perbedaan bagi kehidupan warga negara. Selanjutnya, SAI harus mengambil peran sebagai mitra Pemerintah dalam aspek memastikan dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik, serta efektivitas program dan kebijakannya.
Kolaborasi antara Pemerintah dan SAI akan berperan penting dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan administrasi publik dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, SAI juga memainkan peran strategis dalam kontribusinya pada implementasi program SDGs secara konsisten selama pandemi. “Seperti yang kita semua pahami, implementasi agenda SDGs di tahun 2030 menjadi semakin mendesak, karena itu kita perlu mempertahankan fokus untuk menghindari dampak pandemi yang berkepanjangan dan multidimensi,” ujar Airlangga.
“Selaku Ketua Sherpa Track Indonesia dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, saya mendorong SAI20 untuk menghasilkan kesepakatan atau konsensus yang penting tahun ini,” tegas Menko Airlangga.
Dalam pelaksanaan SAI20, terdapat tiga kesepakatan yang diharapkan dapat dihasilkan, yakni menjajaki kemungkinan strategi dan pertukaran best practices mekanisme audit selama situasi krisis yang dapat mempercepat kebijakan pemulihan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian.
Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan Pemerintah dalam memastikan bahwa setiap mobilisasi keuangan untuk langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon di masa depan adalah risk-tolerance.
Yang terakhir, SAI20 harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan transparansi informasi non-keuangan, seperti kebijakan yang disematkan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Sustainability, and Governance), dalam mendukung transisi energi hijau.
“Saya berharap forum SAI20 ini dapat menjadi wadah untuk pertukaran ilmu yang produktif, dan hal ini telah menjadi sejarah baru di G20,” pungkas Menko Airlangga. (*/ham)
