MAMUJU, RADAR SULBAR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Persiapan Pengusulan dan Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026, Jumat (8/8), di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, membuka rapat dengan menekankan pentingnya penyusunan grand desain usulan DAK secara bertahap dan terencana.
“Perlu dibuat grand desain usulan per tahun agar kita bisa memetakan mana yang didukung APBD sesuai plafon anggaran,” ujar Darwis.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut akan memudahkan pemerintah daerah dalam menyiapkan dana pendamping sejak awal, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pelaporan proyek.
Darwis juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap usulan memiliki target jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa integrasi usulan dengan kerangka Asta Cita dan Panca Daya Pembangunan Sulbar dapat memperkuat peluang lolosnya DAK.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa momentum pengusulan DAK harus dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rapat ini turut dihadiri Direktur RSUD Sulbar, dr. Merintani Erna Dochri, Auditor Ahli Madya Inspektorat Sulbar, Asmin, serta perwakilan perangkat daerah teknis lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan sinergi dalam menyusun usulan yang mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur dan layanan kesehatan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, memaparkan mekanisme pengusulan berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan. Ia menjelaskan bahwa proposal DAK Fisik 2026 dapat diajukan untuk sektor konektivitas jalan, sistem kesehatan, air minum, serta pangan dan pertanian.
“Penginputan proposal dibuka pada 7–22 Agustus 2025 melalui aplikasi KRISNA,” ujar Angga.
Namun, ia mencatat bahwa sub-menu dan lokasi prioritas dari pemerintah pusat belum tersedia, sehingga seluruh usulan saat ini masih bersifat rancangan awal dan akan diverifikasi kembali saat informasi resmi diterbitkan.
Sebagai catatan, pada APBD Pokok 2025, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp 84 miliar untuk DAK Fisik di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan kelautan-perikanan. Namun, menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, alokasi difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan total Rp 13,7 miliar.
Angga menilai penyusunan grand desain menjadi solusi atas keterbatasan tersebut, dengan fokus pada usulan yang siap dilaksanakan dan memberi dampak luas bagi masyarakat.
Melalui perencanaan tahunan dan sinkronisasi awal dengan APBD, Bapperida Sulbar berharap proses pengusulan DAK Fisik 2026 berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Sulbar. (*)
