MAMUJU, RADAR SULBAR — Untuk mengoptimalkan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat peran pendampingan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, BPKPD hadir aktif dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di ruang rapat Kantor DPRD Sulbar, Kamis, 7 Agustus 2025.
Rapat yang dilaksanakan secara bertahap ini melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, TAPD, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Kehadiran BPKPD sebagai bagian dari TAPD menjadi kunci dalam memberikan pendampingan teknis dan strategis, khususnya bagi OPD yang tengah memfinalisasi usulan perubahan anggaran.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, bersama anggota Banggar lainnya. Proses diskusi berlangsung intensif demi memastikan alokasi anggaran dalam RAPBD-P 2025 tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi peran aktif BPKPD Sulbar melalui TAPD yang selama ini terus bersinergi dengan DPRD. Pendampingan ini sangat membantu dalam mempercepat dan memperkuat proses pembahasan RAPBD-P agar lebih fokus pada program prioritas,” ujar Suraidah Suhardi.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa keikutsertaan aktif BPKPD merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan semangat Panca Daya yang digaungkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang salah satunya menekankan pentingnya pemerintahan yang baik dan pelayanan dasar yang berkualitas.
Senada, Murdanil juga menegaskan bahwa pendampingan oleh BPKPD bukan sekadar aspek administratif, tetapi lebih pada menjamin kualitas belanja yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan pembahasan RAPBD-P dan terus bersinergi dengan semua pihak terkait,” ujarnya.
Sinergi antara Banggar DPRD, TAPD, dan OPD diharapkan mampu menghasilkan dokumen RAPBD-P 2025 yang responsif, transparan, dan mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Sulawesi Barat secara berkelanjutan. (*)
