MAMUJU, RADAR SULBAR — BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat menggelar coffee morning bersama pemangku kepentingan utama di sektor perumahan, perbankan dan pembangunan daerah.
Kegiatan bertajuk “Coffee Morning : Sinergitas Pembangunan Daerah Sulawesi Barat melalui Sektor Properti” itu dihadiri oleh perwakilan dari Bank Tabungan Negara (BTN), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat, serta Realestat Indonesia (REI), yang menjadi narasumber dalam diskusi panel, Cafe Hotel Aflah Mamuju, Selasa 5 Agustus 2025.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Makmur menyampaikan, kegiatan itu bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah berbasis sektor properti yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, , menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha properti, dan lembaga perbankan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor konstruksi dan non-konstruksi.
“Sektor properti menjadi salah satu penggerak ekonomi utama yang melibatkan banyak tenaga kerja. Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak sesuai mandat negara,” ujar Makmur.
Diskusi panel yang berlangsung produktif ini membahas berbagai topik mulai dari skema pembiayaan perumahan pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan dan kolaborasinya bersama Bank BTN dengan program MLT, tantangan pengembang dalam pemenuhan perumahan rakyat oleh APERSI dan REI, hingga peran strategis pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pembangunan permukiman layak huni.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, Maddareski Salatin, dalam pernyataannya menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif lintas sektor ini.
“Kami melihat sinergi ini sebagai langkah nyata dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran regulatif dan fasilitatif demi terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan ramah pekerja di Sulawesi Barat,” ujar Maddareski.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lahir komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan sektor properti yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. (*)
