MAMUJU, RADAR SULBAR — Pemprov Sulbar menggelar rapat pemutakhiran data tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Rabu (30/7).
Rapat yang berlangsung di kantor gubernur ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, serta dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, bersama seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Herdin Ismail menyampaikan bahwa rapat ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap setiap titik permasalahan yang selama ini menghambat penyelesaian tindak lanjut temuan.
“Yang agak-agak sedikit buntu, kita perbaiki kebuntuhan itu sebagaimana tagline pemerintah provinsi, pemerintah sekarang adalah pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Herdin.
Ia juga menambahkan bahwa pembenahan harus dimulai dari internal pemerintahan agar prinsip clean government benar-benar dapat diimplementasikan.
Salah satu poin penting yang dihasilkan dari rapat ini adalah instruksi Wakil Gubernur agar setiap proses pemanggilan aparatur dilakukan melalui izin pimpinan, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem dan pola kaderisasi dalam penyelesaian masalah secara menyeluruh.
Rapat ditutup dengan arahan kepada Inspektorat untuk segera menginformasikan kepada OPD mana saja yang masih memiliki rekomendasi dari BPK dan APIP yang belum ditindaklanjuti, agar segera dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
