MAMUJU, RADAR SULBAR – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran melalui kehadirannya dalam kegiatan Asistensi RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 31 Juli 2025.
Kegiatan asistensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan staf perangkat daerah. Di antaranya Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar, ASN Syamsuriah, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar, yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setdaprov Sulbar Murdanil, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, pejabat fungsional AKPD Abdul Kuddus dan Gaffar, serta staf terkait lainnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa asistensi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam merumuskan program prioritas.
“Kami berharap proses asistensi ini mampu menyempurnakan RKA Perubahan sehingga selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Faika.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh perangkat daerah agar program yang disusun dapat memberikan output dan outcome yang terukur dan berdampak langsung.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa kegiatan asistensi ini merupakan bagian strategis dalam memastikan efektivitas program dan kegiatan yang direncanakan.
“Asistensi ini bukan hanya sebatas penyelarasan dokumen, tetapi juga sebagai evaluasi agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Ali Chandra.
Pelaksanaan RKA Perubahan 2025 disebut selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Melalui asistensi ini, BPKPD Sulbar berharap perangkat daerah dapat semakin fokus dalam menyusun program yang benar-benar berdampak dan sesuai prioritas pembangunan daerah. (*)
