MAMUJU, RADAR SULBAR– Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri rapat Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD)
Rapat ini digelar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulbar, Sabtu (26/7/2025) berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar.
Kehadiran Kepala BPKPD ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan silaturahmi sebelumnya bersama Kepala Kanwil DJPb Sulbar dan Kepala KPPN Mamuju.
Forum ini juga memperkuat komitmen koordinasi antarlembaga dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat FKKPD bulan Juli ini turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Sekretaris Bapperida Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) BPKPD Syaharuddin, serta jajaran Kanwil DJPb Sulbar.
Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi perkembangan kinerja transfer dana pusat ke daerah di Sulbar, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaku UMKM.
Forum ini juga menyoroti peran APBN dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan Provinsi Sulbar 2025–2029 di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Dalam keterangannya, Mohammad Ali Chandra menyatakan bahwa forum FKKPD merupakan sarana penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi fiskal antara pusat dan daerah.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan, khususnya terkait penyaluran dana pusat yang harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Sinergi antarlembaga adalah kunci agar pelaksanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Senada, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menekankan pentingnya forum FKKPD dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh.
“FKKPD membantu kami menjaga konektivitas antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb sangat menentukan keberhasilan pencapaian target RPJMD 2025–2029,” jelasnya.
Rapat FKKPD merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di Sulawesi Barat. (*)
