MAMUJU, RADAR SULBAR – Sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Gaji ASN melalui SP2D Online, Jumat (25/7).
Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kantor BPKPD Sulbar, dan menjadi langkah strategis mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rapat ini digelar menyusul penerapan penuh sistem SP2D Online yang telah diberlakukan sejak 14 Juli 2025, mencakup seluruh jenis transaksi keuangan, termasuk pembayaran gaji ASN Pemprov Sulbar yang dijadwalkan mulai dibayarkan secara digital pada akhir Juli 2025 untuk gaji bulan Agustus.
Tujuan utama rapat ini adalah menyamakan persepsi teknis antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kelancaran pelaksanaan pembayaran gaji secara online tanpa kendala.
Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran aktif operator SIPD di masing-masing OPD dalam mendukung suksesnya transisi digital ini.
Hadir sebagai narasumber, Syaharuddin dari Jabatan Fungsional AKPD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, yang menjelaskan secara teknis prosedur penggunaan SP2D Online, khususnya dalam pengajuan dan pencairan gaji ASN. Ia menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen gaji.
“SP2D Online menuntut dokumen yang rapi, akurat, dan sesuai standar sistem. Jika sebelumnya masih bisa dilakukan pembetulan manual, kini validasi dilakukan otomatis dan lebih ketat. Kami minta seluruh OPD menyiapkan template gaji dengan benar agar proses pencairan tidak tertunda,” tegasnya.
Pendampingan teknis juga diberikan oleh Azis dari Tim IT BPKPD Sulbar, sementara dari sisi integrasi sistem hadir Taufan dari Dinas Kominfo Sulbar selaku mitra pengembang Aplikasi Sipamandar.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak sekadar soal teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menuju pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Transformasi ini adalah bagian dari reformasi birokrasi. SP2D Online menjadi elemen penting untuk memperkuat pelayanan publik yang adaptif dan responsif,” ujarnya.
Penerapan SP2D Online juga mendukung misi pembangunan daerah yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta membangun sumber daya manusia yang unggul.
Melalui rapat ini, BPKPD Sulbar berharap seluruh OPD dapat segera menyesuaikan proses administrasi gaji sesuai sistem SP2D Online guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang modern, efisien, dan terpercaya. (*)
