MAMUJU, RADAR SULBAR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik, di Hotel Aflah, Mamuju, Selasa 22 Juli.
Tujuannya meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola data perizinan dan investasi berbasis teknologi informasi. Seluruh koordinator tim kerja pengelola data dan anggota tim pusat data dan informasi ambil bagian.
Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis, menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan data. Menurutnya, kelemahan banyak Organiasai Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPMPTSP, adalah belum maksimalnya penyajian data yang akurat.
“Kita belum mampu menyajikan data investasi secara utuh, baik dalam bentuk pemaparan, buku, majalah, maupun platform online. Ini yang menjadi kendala saat stakeholder eksternal meminta data. Akhirnya, saling tunjuk jadi budaya,” ujar Habibi.
Habibi mengakui, selama ini data investasi dan perizinan masih terbatas. Meski promosi melalui media sosial sudah dilakukan, realisasi minat investasi belum maksimal. Ia berharap, lewat bimtek ini, DPMPTSP mampu menjawab tantangan zaman dengan sistem pengelolaan data yang solid.
“Ini saatnya kita benahi semua hambatan yang menghambat tugas pokok dan fungsi di DPMPTSP. Kita perlu sistem data yang akurat agar bisa menarik investor dengan informasi yang benar dan terpercaya,” lanjutnya.
Ketua panitia kegiatan, Aksan, menambahkan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari program internal peningkatan kualitas sumber daya pengelola data. Tahun ini difokuskan pada internal DPMPTSP Sulbar, dan tahun depan akan menyasar kabupaten-kabupaten di Sulbar.
“Peserta dibekali keterampilan teknis pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data agar mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar turut dihadirkan untuk memberikan penguatan metodologi penyusunan data. Harapannya, ke depan data perizinan dan investasi di Sulbar bisa tersaji berkelanjutan dan menjadi referensi utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Bimtek ini juga menjadi langkah awal menyinergikan data pembangunan dalam kerangka Panca Daya Gubernur dan pemerintah kabupaten, sebagai bagian dari akselerasi pembangunan daerah berbasis data. (irf/jsm)
