MAMUJU, RADAR SULBAR– Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyoroti lambannya proses perombakan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Rencana besar untuk melakukan penyegaran birokrasi ini terhambat oleh belum turunnya persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam beberapa kesempatan, Suhardi Duka telah menegaskan pentingnya pembenahan sistem kerja di lingkup OPD demi meningkatkan kinerja pelayanan publik. Namun, upaya tersebut belum bisa dilaksanakan maksimal lantaran proses administrasi yang tersendat di pusat.
“Kalau Perteknya turun, segera kita lantik. Hanya saya melihat ini BKN, tidak tahu, sedikit-sedikit salah. Kapan kita benar?” kata Suhardi saat ditemui usai menghadiri kegiatan bedah buku “SDK Mendayung dari Hulu” di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar, Jalan Martadinata, Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Senin 30 Juni 2025.
Meski demikian, orang nomor satu di Sulbar itu menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh BKN.
Ia berharap proses ini segera rampung agar pejabat yang sudah diproses seleksinya dapat segera dilantik dan bekerja maksimal.
“Jadi kita ikuti saja irama yang diminta BKN. Pada akhirnya juga dia akan setujui,” pungkas SDK. (jaf)
