MAMUJU, RADAR SULBAR —Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar melakukan media briefing membahas APBN Regional Sulbar periode realisasi hingga 31 Mei 2025.
Media briefing dibuka oleh Kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo didampingi perwakilan KPP Pratama Mamuju, KPPN Mamuju, KPKNL Mamuju, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan dari KPP Mamuju.
Kanwil DJPb Sulbar menyampaikan, Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulawesi Barat hingga 31 Mei 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan negara serta penyaluran belanja yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan nasional.
Total pendapatan negara yang berhasil dihimpun di Sulawesi Barat mencapai Rp485,42 miliar atau 40,45 persen dari target tahunan sebesar Rp1.199,92 miliar. Kontribusi terbesar datang dari pajak perdagangan internasional, khususnya bea keluar yang mencapai Rp234,03 miliar. Kinerja ini turut ditopang oleh stabilnya harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, meskipun harga sempat terkoreksi dari USD961,54 per metrik ton di April menjadi USD924,46 per metrik ton pada Mei 2025.
Meski terjadi penurunan harga, aktivitas ekspor di bulan Mei tetap tinggi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pantoloan mencatat volume ekspor sebesar 30,5 juta kilogram, menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dari sektor ekspor.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan performa menggembirakan, dengan realisasi mencapai Rp103,39 miliar, naik signifikan sebesar 55,71 persen secara tahunan (year-on-year). PNBP tersebut banyak disumbang dari sektor pendidikan, terutama dari institusi pendidikan tinggi, dengan kontribusi sebesar Rp25,85 miliar.
Di sisi belanja, realisasi APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp3.472,51 miliar atau 34,11 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp10.181,08 miliar. Anggaran ini terdiri dari dua komponen utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi BPP mencapai Rp973,20 miliar (28,65 persen dari pagu), yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp566,42 miliar atau 58,20 persen dari total realisasi BPP.
“Belanja pemerintah pusat di Sulbar mengalami kontraksi karena adanya penghematan belanja operasional dan belanja modal,” kaya Tjahyo Purnomo.
Sementara itu, realisasi TKD tercatat lebih tinggi, yakni Rp2.499,31 miliar atau 36,84 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam TKD, dengan realisasi sebesar Rp1.889,61 miliar (75,60 persen dari total TKD). Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp17,68 miliar, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi atas DAK Fisik sebesar Rp7,88 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp274,14 miliar.
“Transfer ke daerah meningkat salah satunya dipengaruhi dari Dana Desa. 575 desa sudah menyalurkan Dana Desa tahap pertama,” ungkapnya.
Tak hanya itu, insentif fiskal atas kinerja tahun anggaran sebelumnya juga disalurkan sebesar Rp6,74 miliar, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sementara itu, Dana Desa mencapai realisasi sebesar Rp236,95 miliar, yang terbagi dalam dana earmark (Rp168,35 miliar) dan non-earmark (Rp68,60 miliar). Dana earmark digunakan untuk mendukung program strategis nasional seperti penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa APBN di Sulawesi Barat tetap berfungsi optimal sebagai instrumen fiskal yang responsif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat pembangunan daerah. Kinerja pendapatan yang tumbuh dan belanja yang tersalurkan dengan baik, terutama melalui TKD, menjadi bukti sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menghadirkan layanan publik yang merata hingga ke pelosok desa.
Dengan terus didorongnya belanja produktif dan penguatan penerimaan negara, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat semakin inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(jaf)
