JAKARTA, RADAR SULBAR – Menghadapi musim kemarau yang akan berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025, tiga kementerian yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi menjaga stabilitas produksi pangan nasional melalui penguatan sistem irigasi dan program pompanisasi di sentra-sentra pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan musim kemarau tahun ini diprediksi akan disertai curah hujan rendah, yang berpotensi menimbulkan kekeringan, keterbatasan air irigasi, hingga gagal panen di berbagai daerah.
“Juni sampai Oktober ini titik kritis bagi pertanian. Tapi justru saat seperti inilah produksi harus dijaga. Pengalaman tahun lalu, di tengah El Nino, produksi naik berkat pompanisasi. Tahun ini kita harus lebih maksimal,” ujar Mentan Amran dalam rapat koordinasi Program Pompanisasi dan Irigasi Pertanian di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur irigasi antara pusat dan daerah, yang menghambat distribusi air ke lahan petani. Menurutnya, selama ini pembangunan irigasi sering tidak terkoordinasi—pusat membangun jaringan primer, sementara provinsi dan kabupaten kerap abai pada jaringan sekunder dan tersier.
“Dulu, karena tidak sinkron, meski dana triliunan digelontorkan untuk bendungan dan saluran air, hasilnya minim. Luas tanam stagnan di angka 10 juta hektare per tahun,” ungkap Amran.
Sebagai langkah konkret, Presiden telah menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk peningkatan irigasi di area seluas 2 juta hektare. Fokus tahun ini mencakup 851 ribu hektare lahan intensifikasi (OPLAH), 1 juta hektare sawah tadah hujan, dan 500 ribu hektare lahan baru. Pompanisasi telah disebar di 80 ribu titik di seluruh Indonesia.
Amran menegaskan bahwa pompanisasi bukan sekadar solusi sementara, melainkan strategi jangka menengah untuk menjaga produksi pangan nasional.
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan kesiapan mendukung program swasembada pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi irigasi, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2025.
“Berkat Inpres ini, kewenangan kami diperluas untuk menggarap jaringan sekunder dan tersier. Sekarang kami bisa bekerja lebih efektif,” kata Dody. Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama Sekda dan Dinas Pertanian, karena mereka yang paling memahami kondisi lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah serius mendukung program ini. Ia mendorong gubernur, bupati, dan wali kota mengalokasikan anggaran serta melakukan pemantauan langsung kondisi irigasi dan ketersediaan air di wilayah masing-masing.
“Setelah rapat ini, saya minta kepala daerah segera gelar rapat internal membahas kesiapan daerahnya. Kita akan lakukan evaluasi langsung nantinya,” tegas Tito. (*)
