PONTIANAK, RADAR SULBAR – Praktik tambang emas ilegal di Kalimantan Barat menjadi sorotan serius Komisi I DPR RI karena berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dalam kunjungan kerja ke Pontianak pada Rabu (28/5/2025), Anggota Komisi I, Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya sinergi antara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Kepolisian dalam upaya pencegahan serta edukasi kepada masyarakat.
“Kami tadi juga menanyakan langsung kepada pihak Kodam dan BINDA soal maraknya tambang emas ilegal. Ini penting untuk mencegah kerugian negara karena cadangan emas dan perak kita bisa hilang,” ujar Slamet.
Menurutnya, penanganan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan penindakan. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan praktik tersebut.
“Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara BIN, TNI, dan Kepolisian. Mereka harus turun bersama untuk mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penambangan emas ilegal itu dilarang,” tegasnya.
Komisi I DPR RI mendorong agar langkah strategis lintas lembaga segera diimplementasikan untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Barat. (*)
