MAMUJU, RADAR SULBAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Mamuju terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini terlihat dari gelaran workshop bertajuk “Bersama Media, BPJS Kesehatan Berkualitas, Wujudkan Indonesia Semakin Sehat” di kantor BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Senin 26 Mei.
Acara yang dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media di Sulawesi Barat ini
merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan media dalam menyosialisasikan pentingnya JKN.
Materi yang disampaikan mencakup dukungan Komisi Informasi (KI) Sulbar dalam peningkatan kualitas layanan JKN, serta digitalisasi dan pengelolaan informasi program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin, mengungkapkan bahwa capaian kepesertaan program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya sudah di atas 95 persen untuk Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Angka ini, menurutnya, tak lepas dari dukungan baik pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Per 1 April 2025, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir 34.442 jiwa menjadi peserta JKN di enam kabupaten di Sulbar,” kata Umrah dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa informasi ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa JKN merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang berdampak pada peningkatan keaktifan peserta dan berkurangnya keluhan terkait pelayanan.
St. Umrah Nurdin juga menyampaikan apresiasi kepada media atas kolaborasi yang terjalin. Ia berharap melalui workshop ini, pemberitaan tentang JKN menjadi lebih berimbang dan program ini dapat lebih dioptimalkan.
“Terima kasih kepada media yang senantiasa berkolaborasi bersama kami, sehingga informasi terkait program JKN dan edukasi kepada masyarakat bisa tersampaikan dengan baik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Mamuju, Sandi Paskirab Nugroho, yang menjadi pemateri saat kegiatan itu memperkenalkan program REHAB (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap). Program ini diharapkan dapat membantu peserta yang kesulitan membayar iuran tunggakan.
“REHAB adalah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran secara bertahap,” terang Sandi.
Ketua Komisi Informasi Sulbar, Muhammad Ikbal, menegaskan bahwa JKN merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjamin kesehatan warganya. “Kami di KI itu mendorong kepatuhan badan publik dalam layanan JKN serta menegakkan hak masyarakat atas informasi,” ujar Ikbal.
Ia menambahkan bahwa KI akan melakukan monitoring untuk memastikan kinerja BPJS Kesehatan semakin baik. Ikbal juga menyoroti peran strategis media dalam penguatan literasi tentang hak informasi kesehatan serta pengawasan layanan JKN yang adil dan merata.
Sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah, Komisi Informasi, dan media diharapkan dapat terus memperkuat implementasi program JKN demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin sehat. (irf/sol)
