MAMUJU – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulbar tercatat sebesar 3,17 persen. Terendah kelima di Indonesia.
Untuk itu Gubernur Sulbar, Suhardi Duka terus mendorong iklim investasi di provinsi ke 33 ini. Menurutnya, lapangan kerja akan semakin terbuka jika investasi di daerah semakin tumbuh.
Karenanya, Suhardi menekankan pentingnya investasi masuk ke Sulbar. Tentunya Pemda harus membuat para investor merasa nyaman, tidak ada pungli saat pengajuan mengurus izin serta yang terpenting adalah penerimaan masyarakat terhadap investasi itu sendiri.
“Jadi memang kita harus mampu menyadarkan masyarakat kita bahwa investasi itu penting,” kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers bersama Wakilnya, Salim S Mengga jelang 100 hari kerja di ruang theater lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin 26 Mei 2025.
Dirinya juga berkomitmen, dalam kerjasama sama investor tentu akan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.
Dia membeberkan, saat menjabat sebagai Anggota DPR RI, Suhardi Duka menjadi motor utama dalam menyusun Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
“Dan itu sangat pro lingkungan dan pro rakyat. Dengan undang-undang itu, saya menyusun bersama teman-teman (di DPR RI), saya mendapat medali sebagai anggota DPR RI yang peduli lingkungan. Tapi memang selalu kita perhadapkan antara investasi dengan lingkungan,” ungkapnya.
Selain itu Suhadi menuturkan, kehadiran investasi dengan akan mempunyai menurunkan angka kemiskinan.
Dia mencontohkan, Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Dua kabupaten tersebut dulunya adalah daerah belantara. Tapi dengan masuknya investasi pemerintah di bidang transmigrasi dan investasi swasta yakni perkebunan sawit menjadi dua daerah tersebut dengan angka kemiskinan rendah.
“Angka kemiskinannya Pasangkayu sisa 6 persen. Angka kemiskinan Mateng sisa 7 persen. Bandingkan dengan Majene dan Polman yang angka kemiskinannya masih tinggi,” ungkap SDK.
Suhardi Duka baru-baru ini bertemu dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta. Dalam pertemuan itu, SDK mengusulkan program transmigrasi lokal sebagai strategi penyerapan tenaga kerja di Sulbar. Namun, dia menegaskan transmigrasi itu harus berbasis masyarakat lokal, bukan mendatangkan orang dari luar.
“Saya minta yang masuk itu programnya, bukan orangnya. Orangnya kita ambil dari Sulbar yang masih menganggur,” ujarnya.
SDK juga merancang sistem kerja komunal dalam transmigrasi lokal. Peserta akan diberikan tanah seluas dua hektare, namun tidak langsung diberikan sertifikat atas nama pribadi demi menghindari praktik jual cepat.
“Dia kerja secara komunal. Katakanlah 200 hektare kebun atau holtikultura dia kerja secara bersama-sama tapi dia tidak tau yang mana dia punya. Sistem itu kita coba terapkan. Karena kalau lansung di kasi sertifikat dua hektare, ya jangan sampai dia jual kalau lagi butuh uang,” pungkasnya. (jaf)
