MAMUJU, RADAR SULBAR – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Refreshment, Pembekalan, dan Finalisasi Pengisian Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD) oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat secara hybrid, bertempat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis 15 Mei 2025
Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tim teknis TP2DD daerah dalam menyusun, menginput, serta melaporkan kinerja digitalisasi daerah melalui SIP2DD.
Selain itu, pembekalan ini juga menjadi ajang finalisasi rencana aksi Diagnostic Tools sebagai bagian dari penilaian Championship TP2DD Tahun 2025.
Para peserta mendapatkan penguatan substansial terkait aspek penilaian Championship TP2DD, termasuk panduan teknis penyusunan dan pengisian Diagnostic Tools untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Romadhon, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal agenda digitalisasi, khususnya melalui optimalisasi SIP2DD dan pelaporan kinerja yang akurat.
“Diharapkan agar seluruh TP2DD daerah memperkuat koordinasi dan inovasi dalam mengakselerasi layanan publik berbasis digital,”ucapnya.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo berharap Sulbar kembali mencatatkan prestasi sebagai TP2DD Terbaik di ajang Championship TP2DD tahun ini.
“Kegiatan ini sangat membantu dalam peningkatan kapasitas SDM daerah, khususnya dalam penguatan sistem digitalisasi. Semoga Sulbar bisa kembali meraih predikat TP2DD terbaik,” ujar Masriadi.
Pejabat fungsional BPKPD Sulbar, Syaharuddin menyampaikan, Partisipasi aktif BPKPD Sulbar dalam kegiatan capacity building ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S.Mengga dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan,” tandasnya. (jaf)
