MAMUJU, RADAR SULBAR – Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan keaktifan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan konsultasi anggaran terlebih dahulu. Ia akan meninjau lebih lanjut refocusing anggaran yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Saat ini kami sedang melakukan konsultasi terkait refocusing anggaran. Kami akan meninjau terlebih dahulu secara administratif kepesertaan PBPU Pemda di seluruh kabupaten agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan cakupan maupun keaktifan peserta sesuai alokasi,” ungkap Herdin, Rabu (07/05).
Herdin juga memberikan masukan terkait penyelenggaraan Program JKN di Provinsi Sulawesi Barat agar dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek kecepatan layanan. Menurutnya, dengan layanan yang cepat, secara tidak langsung akan mempermudah upaya peningkatan keaktifan peserta JKN.
“Peningkatan performa pelayanan cepat sangat diperlukan untuk mendorong keaktifan peserta. Kecepatan layanan akan menunjang peningkatan keaktifan kepesertaan JKN di Sulbar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herdin mengusulkan agar BPJS Kesehatan menyelenggarakan forum bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Barat, mengingat Gubernur Sulbar telah memberikan dukungan anggaran kepada setiap kabupaten untuk Program JKN.
“Kami meminta BPJS Kesehatan mengadakan forum pertemuan bersama para bupati di Provinsi Sulbar. Jika kepala daerah hadir langsung, maka perangkat di bawahnya pun akan turut serta,” tegasnya.
Herdin juga menambahkan bahwa informasi terkait validasi data DTKS akan dibagikan secara rutin kepada seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk keperluan pengusulan peserta PBI.
“Data validasi perlu dibagikan kepada pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Rahmat Asri Ritonga, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC).
“Cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai lebih dari 98%, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan, menurut Asri, adalah tingkat keaktifan kepesertaan. Saat ini, masih ada satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang belum mencapai UHC.
“Kabupaten Pasangkayu masih perlu mendapatkan perhatian, karena cakupan dan jumlah peserta aktifnya belum optimal. Meskipun secara keseluruhan provinsi mengalami peningkatan,” ucapnya.
Meskipun demikian, Asri menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas dukungannya dalam menambahkan peserta baru, baik yang belum terdaftar maupun yang sebelumnya nonaktif.
“Terima kasih kepada Provinsi Sulbar atas penambahan peserta yang telah diusulkan sebanyak 34.423 orang,” katanya.
Jika seluruh kabupaten telah mencapai UHC, Asri berharap mereka juga dapat meraih predikat UHC Prioritas, yang saat ini belum dimiliki oleh seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
“Saat ini, tiga kabupaten yang telah meraih UHC Prioritas adalah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar,” tambahnya.
Sebagai informasi, predikat UHC Prioritas diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak hanya memiliki cakupan kepesertaan lebih dari 98%, tetapi juga tingkat keaktifan peserta minimal 80%.
Menutup perbincangan, Asri kembali mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong seluruh kabupaten agar menganggarkan dan mendaftarkan kepala desa serta perangkat desa ke dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
“Masih terdapat 23 desa di dua kabupaten yang telah menganggarkan, tetapi belum melakukan pendaftaran. Kami juga mengharapkan kepastian bahwa pemerintah daerah telah melakukan intercept iuran 1% dalam KP Desa, sesuai ketentuan,” tutupnya. (PN/af/*)
