Paskibraka 2025, Pemprov Sulbar Mulai Lakukan Seleksi

  • Bagikan

MAMUJU, RADAR SULBAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memulai seleksi Paskibraka Tahun 2025.

Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan Kesbangpol Sulbar, H. Darwis  menyampaikan, pihaknya sudah menerima nama-nama potensial dari enam kabupaten.

Daftar ini akan menjadi dasar untuk seleksi tingkat provinsi, di mana tim seleksi akan menentukan siapa saja yang layak melaju ke tingkat nasional.

“Seleksi selanjutnya dalam hal ini adalah diserahkan kepada provinsi untuk menyeleksi capaska, paskibraka, siapa yang dinyatakan lolos di provinsi dan siapa yang harus diusul ke nasional, ke pusat,” ungkapnya.

Tahap awal berupa seleksi administrasi dan validasi data dijadwalkan pada 5 Mei mendatang. Hasil dari tahap ini akan diumumkan kepada publik.

Kesbangpol Sulbar juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait nama-nama yang lolos maupun tidak lolos di tingkat provinsi.

Calon yang tidak memenuhi kriteria di tingkat provinsi akan dikembalikan ke kabupaten dengan arahan dari BPIP.

Tahapan berikutnya, menurut Sunusi, adalah seleksi yang lebih intensif selama empat hari, yang tentatif dijadwalkan pada 19 hingga 20 Mei. Para calon Paskibraka yang lolos seleksi administrasi dan validasi data akan diasramakan selama periode ini.

Setelah itu, akan diumumkan nama-nama yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

“Mereka yang berhasil lolos pada tahapan ini akan kembali dipanggil pada bulan Agustus untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan (diklat) di asrama,” sambungnya.

Sunusi menekankan urgensi pengumuman hasil seleksi administrasi dan validasi data secara cepat. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten untuk merekrut kembali calon-calon potensial yang tidak lolos di tingkat provinsi sebagai anggota Paskibraka tingkat kabupaten.

Di akhir keterangannya, Sunusi menyampaikan harapan agar seluruh calon yang diusulkan dari kabupaten dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mempermudah proses seleksi di tingkat provinsi.

“Persoalan administrasi atau persoalan seleksi berikutnya itu tergantung dari kemampuan pribadi yang sudah dinyatakan lolos administrasi dan validasi data,” pungkas Sunusi. (jaf)

  • Bagikan