MAMUJU, RADAR SULBAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka kerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Sulawesi Barat dalam hal pembangunan kawasan kota baru di Mamuju.
Komitmen kemitraan ini diawali dengan pertemuan antara jajaran DPD REI Sulbar bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di kantor Gubernur, Jumat 25 April 2025. Rombongan organisasi pengembang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD REI Sulbar, Minta Jaya Ginting bersama sejumlah jajaran pengurus.
“Kami sangat bangga dengan respons Gubernur atas program kawasan perkotaan baru. Bahkan kami sangat optimis program ini bisa berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan pemerintah daerah,” kata Minta Jaya Ginting.
Sebagai tindak lanjut, sambung Ginting, DPD REI Sulbar diberikan kepercayaan oleh Gubernur Sulbar untuk melakukan study terhadap program ini. Yakni membuat perencanaan, mengkalkulasi potensi bisnis dan investasinya untuk nantinya akan dibahas secara bersama dengan Pemprov Sulbar.
“Konsepnya adalah wilayah perkotaan Mamuju dibangun tanpa APBD dan APBN, murni investasi dari pengembang anggota REI Sulbar. Targetnya adalah kawasan kota baru seluas 100 hektare, Mamuju kita garap sebagai pilot project, setelahnya bisa kita lakukan juga di daerah lainya,” kata Ginting.
“Selanjutnya, sinergi Pemprov Sulbar adalah dalam hal fasilitas pendukung kawasan perumahan, misalnya fasilitas jalan, pasar atau pusat perbelanjaan, dan sekolah. Tahun ini kita manfaatkan untuk perencanaan secara detail, targetnya tahun 2026 sudah bisa jalan,” imbuh Ginting.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengaku program yang digagas oleh DPD REI Sulbar sangat relevan dilaksanakan di Provinsi ke-33 ini. Dengan harapan terciptanya kawasan-kawasan perkotaan baru ini akan memperluas wilayah kota, melahirkan kawasan pemukiman baru, kawasan bisnis, kawasan industri dan menciptakan harga tanah yang semakin kompetitif.
“Untuk itu kami pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera membahas ini bersama dinas terkait sekaligus menindaklanjuti SKB 3 Menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Suhardi Duka.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengaku pihaknya saat ini prihatin dengan kondisi wilayah Sulbar yang hanya 26 persen tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung. Menurut Gubernur, daerah ini akan sulit berkembang jika kendisi tersebut tidak segera diubah.
“Sehingga di awal pemerintahan ini telah diusulkan pembebasan wilayah hutan lindung yang cukup besar dengan harapan ke depan wilayah Sulbar yang tidak masuk kawasan hutan lindung bisa lebih dari 60 persen,” tandas Suhardi Duka. (*)
